Dua Tahun Tidak Jalan Imbas Pandemi, Organda Minta Denda Keterlambatan Uji KIR Dihapus

oleh -
Ilustrasi. (Puluhan Angkot diparkir di depan Kanator Bupati Purworejo sementara pengemudinya melakukan aksi protes terkait Halte Bus Trans Jateng)
Ilustrasi. (Puluhan Angkot diparkir di depan Kanator Bupati Purworejo sementara pengemudinya melakukan aksi protes terkait Halte Bus Trans Jateng)

PURWOREJO, purworejo24.com – Plt Ketua DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Purworejo Ahmad Thoha meminta kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purworejo untuk memberikan dispensasi berupa penghapusan denda akibat keterlambatan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan angkutan umum.

<

Hal itu disampaikan Ahmad Thoha saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Cabang Luar Biasa Organda Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan Sabtu 15 Januari 2022.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPD Organda Jawa Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Polres Purworejo serta anggota DPC Organda Jawa Tengah.

“Ini adalah uneg-uneg atau aspirasi dari para anggota kami yang di Purworejo yang sudah mulai bergeliat kembali usai terkena hantaman pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir,” terang Thoha.

Dikatakannya, kebijakan penghapusan denda uji KIR angkutan umum akan sangat membantu pengusaha angkutan umum untuk kembali beroperasi memberikan layanan transportasi kepada masyarakat.

“Realitas di lapangan, saat ini dari sekitar 400 angkutan umum di Purworejo yang beroperasi saat ini hanya sekitar 60 unit. Itupun hanya jalan pagi hari. Siang sampai sore sudah sepi. Balik ke kandang. Itulah situasi sulit yang kami hadapi, semoga menjadi perhatian dari pemerintah daerah,” terangnya.

Menanggapi aspirasi itu, Kepala Dinas Perhubungan, Hery Raharjo saat dimintai konfirmasi wartawan menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji regulasi masukan penghapusan denda KIR angkutan umum. Pihaknya menyadari kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pengusaha angkutan terkait hal tersebut.

“Ini akan kami konsultasikan dulu kepada pimpinan kami, apakah akan ada kebijakan diskresi atau seperti apa,” pungkasnya.(P24/nuh)