Warga Wadas dan LBH Yogyakarta Adukan Kapolres Purworejo dan Anggotanya ke Komnas HAM

oleh -
LBH Yogyakarta mengadukan Kapolres Purworejo beserta anggotanya melalui kantor Pos Besar Yogyakarta. (Foto Dok LBH Yogyakarta)
LBH Yogyakarta mengadukan Kapolres Purworejo beserta anggotanya melalui kantor Pos Besar Yogyakarta. (Foto Dok LBH Yogyakarta)
head banner Universitas Putra Bangsa Kebumen

PURWOREJO, purworejo24.com – Warga Desa Wadas Kabupaten Purworejo mengadukan Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito dan anak buahnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham). Hal itu terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Kantor LBH Yogyakarta Kamis (29/04/2021) siang.

Pendamping warga sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Yogi Zul Fadli dalam konferensi persnya menjelaskan Kapolres Purworejo dan anggotanya terindikasi melanggar hukum dan berpotensi melanggar HAM saat membubarkan warga pada bentrok aparat dengan warga terdampak pembangunan tambang di Desa Wadas.

“Kami mengadukan atau melaporkan dugaan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Kapolres Purworejo beserta anggotanya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),” kata Yogi, Kamis (29/04/2021).

Pelaporan tersebut berawal dari Polisi menangkap belasan warga yang protes penambangan tanah andesit di Desa Wadas untuk bendungan Bener. Aksi protes berlangsung di desa setempat pada Jumat (23/04/2021) yang lalu. Yogi juga menilai tindakan polisi melanggar Pasal 18 ayat (1) UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dipidana penjara maksimal satu tahun. Kemudian arogansi polisi itu dinilai bertentangan dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.

Pihaknya juga mensinyalir Kapolres Purworejo bersama anggotanya melanggar Ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tidak hanya itu pihaknya menduga ada pelanggaran Ketentuan Pasal 9 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

“Itu beberapa aturan pidana yang kami duga dilanggar oleh Kapolres beserta anggotanya,” katanya.

Pihak LBH Yogyakarta menyatakan pihaknya merupakan perwakilan warga Desa Wadas yang menolak penambangan di Desa Wadas. Mereka juga sudah melampirkan berupa bukti-bukti video maupun Foto serta hasil Visum. Ia berharap Komnas HAM dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terkait hal tersebut.

“Kami harap komnas HAM tidak takut untuk melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berkaitan,” katanya.

LBH Yogyakarta mengadukan Kapolres Purworejo beserta anggotanya melalui kantor Pos Besar Yogyakarta Kamis (29/4/2021), sekitar pukul 12.30 WIB. Sementara itu Kapolres Purworejo AKBP Rizal Marito saat dikonfirmasi Purworejo24.com usai pertemuan bersama Forkopimda, BBWS, dan pimpinan OPD terkait di Ruang Bagalen Setda, Kamis (29/04/2021) menjelaskan bahwa apabila ada pihak-pihak yang merasa Kepolisian Resort Purworejo melanggar hak-hak dari masyarakat dan melaporkannya ke Komnas HAM hal iti adalah hal yang wajar.

“Saya kira itu wajar saja tapi saya jika laporan tersebut dikaitkan dengan apa yang kemudian terjadi pada hari jumat kemarin (di Desa Wadas) menurut saya laporannya kurang tepat,” katanya kepada purworejo24.com.

apolres Purworejo AKBP Rizal Marito saat pertemuan bersama Forkopimda, BBWS, dan pimpinan OPD terkait di Ruang Bagalen Setda, Kamis (29/04/2021)
apolres Purworejo AKBP Rizal Marito saat pertemuan bersama Forkopimda, BBWS, dan pimpinan OPD terkait di Ruang Bagalen Setda, Kamis (29/04/2021)

Lebih lanjut AKBP Rizal Marito menambahkan jika semua pihak bisa memandang hal tersebut dengan objektif justru HAM dari kepolisian lah yang dilanggar oleh oknum-oknum. Dari informasi yang di dapat bahwa pihak kepolisianpun ada beberapa anggota yang mengalami luka-luka. Total ada 5 anggota yang mengalami luka pasca bentrok antara aparat dengan warga beberapa waktu yang lalu di Desa Wadas.

“Saya rasa kalau perlu fair ataupun seimbang mungkin HAM-nya polisi yang pada saat itu dilanggar oleh mereka,” katanya.

Rizal juga mengatakan bahwa pihaknya siap jika ada pemanggilan dari Komnas HAM atas laporan tersebut.

“Oh ya pasti saya siap,” katanya. (P24-Bayu)