SRAGEN, purworejo24.com – Tata kelola pemerintahan desa membutuhkan data yang tertib, akurat, dan mudah diakses agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif. Hal inilah yang menjadi perhatian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tim II Universitas Diponegoro (Undip) Tahun 2026 melalui program penataan data kelembagaan dan batas wilayah di Desa Jambanan, Kabupaten Sragen.
Program yang dilaksanakan pada 20–22 Juli 2026 di Balai Desa Jambanan tersebut diinisiasi Rejoice Destiyani, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip.
Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat transparansi, ketertiban administrasi, serta kejelasan tata kelola pemerintahan desa. Program tersebut juga menjadi bagian dari kontribusi mahasiswa dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 16, khususnya terkait kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
Selama tiga hari, mahasiswa memfokuskan kegiatan pada dua aspek utama. Pertama, melakukan inventarisasi profil aparatur desa sekaligus memetakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat desa.
Data tersebut kemudian disusun secara sistematis sebagai bahan untuk membuat visualisasi struktur organisasi Pemerintahan Desa Jambanan. Dengan adanya data tersebut, posisi, tugas, serta alur koordinasi antarperangkat desa diharapkan dapat dipahami dengan lebih mudah.
Aspek kedua adalah pemetaan batas wilayah administratif Desa Jambanan. Pemetaan dilakukan untuk membantu memberikan gambaran wilayah desa secara lebih jelas dan terstruktur, sekaligus mengurangi potensi terjadinya ketidakjelasan atau tumpang tindih batas dengan wilayah di sekitarnya.
“Selama ini, informasi mengenai tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa maupun batas wilayah administratif belum tersusun secara sistematis. Melalui program ini, kami ingin membantu menyediakan data yang cepat dan mudah dipahami, baik oleh perangkat desa maupun masyarakat luas,” ujar Rejoice Destiyani, Selaaa (11/8/2026).
Dari kegiatan tersebut dihasilkan sejumlah luaran, antara lain data profil aparatur desa, peta tupoksi, pemetaan batas wilayah administratif, serta visualisasi struktur organisasi Pemerintahan Desa Jambanan.
Visualisasi struktur organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa sekaligus membantu masyarakat memahami alur birokrasi ketika membutuhkan pelayanan administrasi. Masyarakat dapat mengetahui perangkat atau bagian yang berkaitan dengan kebutuhan pelayanan tertentu sehingga koordinasi dapat berlangsung lebih jelas.
Sementara itu, pemetaan batas wilayah administratif memiliki manfaat jangka panjang. Data yang lebih tertata dapat menjadi salah satu bahan pendukung bagi pemerintah desa dalam memahami dan mengelola wilayahnya, sekaligus membantu meminimalkan potensi persoalan terkait batas administratif di kemudian hari.
Perangkat Desa Jambanan menyambut baik program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi penguatan administrasi dan tata kelola pemerintahan desa.
Data serta visualisasi yang telah dihasilkan diharapkan tidak berhenti setelah program KKN selesai, tetapi dapat dimanfaatkan dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan struktur aparatur dan kebutuhan pemerintahan desa.
Melalui program ini, KKN Tim II Undip Tahun 2026 menunjukkan bahwa kontribusi mahasiswa di desa tidak hanya berupa kegiatan sosial, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penguatan data dan administrasi sebagai fondasi pemerintahan desa yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
