PURWOREJO, purworejo24.com – Tahapan Pemilu Serentak 2024 secara resmi dimulai per 14 Juni 2022. Untuk memastikan kesiapan, Bawaslu Kabupaten Purworejo menggelar kegiatan apel siaga pengawasan.
Apel siaga pengawasan yang dipimpin Ketua Bawaslu Nur Kholiq tersebut diikuti jajaran komisioner, koordinator sekretariat beserta seluruh jajaran staf di lingkungan sekretariat. Apel tersebut berlangsung sekitar setengah jam dan dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Purworejo, jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo pada Selasa 14 Juni 2022.
Koordinator Sekretariat (Korsek) Bawaslu Kabupaten Purworejo Didik Budi Prasetyo menjelaskan, apel siaga pengawasan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Bawaslu yang disampaikan melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Serta untuk mengawali tahapan pertama pemilu pada 2024 mendatang.
“Apel dilaksanakan secara hybrid. Jadi ada yang mengikuti melalui zoom meeting kegiatan apel siaga yang dilaksanakan di tingkat pusat. Ada juga yang melaksanakan apel secara langsung di lapangan masing-masing,” katanya.
Ketua Bawaslu Purworejo Nur Kholiq menjelaskan, kegiatan apel siaga tersebut untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran Bawaslu untuk melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024.
“Termasuk apa yang dilakukan di Purworejo hari ini adalah bagian dari mengecek kesiapan. Dan kami pastikan bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo sudah siap melakukan pengawasan tahapan Pemilu 2024,” tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan Kholiq, tahapan Pemilu 2024 dimulai per 14 Juni 2022 sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan Program dan Jadwal. Sesuai ketentuan, tahapan tersebut dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.
Kholiq meminta jajaran komisioner dan sekretariat agar memahami kegiatan apel tersebut sebagai bentuk alarm penanda kerja-kerja pengawasan tahapan pemilu sudah dimulai.
“Kami minta agar semua benar-benar sudah siap melakukan kerja-kerja pengawasan,” jelasnya.
Dia juga mengingatkan, dalam waktu dekat tahapan pendaftaran peserta pemilu segera dilaksanakan. Tahapan ini juga krusial untuk dikawal secara ketat.
“Tentu nanti akan ada proses verifikasi administrasi maupun faktual. Tantangannya saat tahapan ini dilaksanakan, kita belum memiliki jajaran ad hoc. Skema pengawasannya harus disiapkan sejak dini, termasuk dengan melakukan koordinasi agar potensi pelanggaran bisa dicegah,” tandasnya.(P24-Bayu)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
