MAGELANG, purworejo24.com – Persoalan konser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, yang digelar pada 31 Oktober 2026, kembali mencuat. Gerakan Pemuda Ka’bah Aliansi Tepi Barat (GPK ATB) bersama Front Aliansi Umat Islam Bersatu Jawa Tengah–Daerah Istimewa Yogyakarta (FAUIB Jateng-DIY) kembali mendatangi DPRD Kabupaten Magelang, Selasa (10/11/2026).
Kedatangan mereka bertujuan menagih realisasi kesepakatan audiensi sebelumnya, khususnya terkait permintaan pernyataan resmi dari tiga kementerian dan pihak Andrea Bocelli mengenai dugaan afiliasi sang artis dengan Israel.
Persoalan tersebut bermula dari audiensi pada 28 Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, perwakilan event organizer (EO) konser, Ahmad Husein, disebut telah menyanggupi permintaan agar Kementerian Pariwisata, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta pihak Andrea Bocelli menyampaikan pernyataan resmi bahwa artis tersebut tidak terafiliasi dengan Israel.
Kesanggupan itu diberikan dengan tenggat waktu 1 x 24 jam. Apabila pernyataan resmi tidak disampaikan dalam batas waktu tersebut, pihak EO disebut menyatakan akan membatalkan konser Andrea Bocelli di Indonesia, termasuk agenda pertunjukan di Candi Borobudur.
Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani pihak-pihak terkait, termasuk unsur Forkopimda Kabupaten Magelang, GPK ATB, FAUIB Jateng-DIY, dan pihak EO.
Namun, menurut kedua organisasi tersebut, hingga konser berlangsung, pernyataan resmi yang diminta tidak kunjung disampaikan. Sementara itu, konser tetap terlaksana sesuai jadwal. Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk tidak dipenuhinya komitmen yang telah disepakati dalam audiensi.
Jenderal GPK ATB, Yanto Petox’s, menegaskan bahwa kedatangan mereka kali ini bukan sekadar mengulang penolakan terhadap konser, melainkan meminta pertanggungjawaban pihak EO atas pernyataan yang sebelumnya disampaikan dan ditandatangani.
“EO sendiri yang mengatakan dan bertanda tangan, kami dan pihak Forkopimda tanda tangan sebagai saksi. Kalau tidak ada statement dari tiga kementerian dan artis Andrea Bocelli tidak terafiliasi dengan Israel, pihak EO akan membatalkan konsernya. Tapi faktanya apa, tidak ada statement resmi darinya, konser juga tidak dibatalkan,” ujar Yanto.
Kekecewaan juga disampaikan Presidium FAUIB Jateng-DIY, Anang Imamuddin. Ia menilai pihak EO tidak mengindahkan kesepakatan yang telah dibuat dalam forum audiensi. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut organisasi yang hadir, tetapi juga penghormatan terhadap Forkopimda Kabupaten Magelang yang turut menjadi saksi dan menandatangani surat pernyataan.
“Kami sangat, sangat, sangat kecewa sekali. EO tidak mengindahkannya. EO telah merendahkan harkat dan martabat Forkopimda Kabupaten Magelang, di mana mereka semua menjadi saksi dan tanda tangan dalam audiensi sebelumnya. Bahwa kami warga daerah bisa dikibulin,” ungkap Anang.
Lebih lanjut, Anang mempertanyakan konsekuensi hukum atas kesepakatan yang dinilai tidak dijalankan oleh pihak penyelenggara. Ia menyatakan pihaknya akan mengkaji persoalan tersebut melalui perspektif hukum perdata maupun pidana sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Bagaimana dilihat dari kacamata hukum, mulai dari hukum perdata dan hukum pidana dengan apa yang dilakukan EO konser Andrea Bocelli karena telah melanggar kesepakatannya,” jelasnya.
Anang juga mendorong Forkopimda Kabupaten Magelang mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban pihak EO atas komitmen yang telah dibuat. Menurutnya, tanggung jawab tersebut setidaknya harus diwujudkan secara moral.
“Jadi kami mendorong kepada Forkopimda untuk melangkah juga, bagaimana EO untuk bertanggung jawab. Minimal secara moral, dan selanjutnya akan kami kaji dan musyawarahkan,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Muhammad Fahrudin, menyampaikan bahwa aspirasi dan hasil audiensi akan dilaporkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Magelang.
Ia juga berkomitmen menjembatani pertemuan lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan audiensi sebelumnya. DPRD, kata Fahrudin, akan mengupayakan pemanggilan pihak terkait agar persoalan tersebut dapat diklarifikasi dan memperoleh kejelasan.
Pertemuan lanjutan diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan seluruh pihak, sekaligus meminta penjelasan mengenai realisasi kesepakatan yang sebelumnya dituangkan dalam surat pernyataan.
Dengan demikian, polemik pascakonser Andrea Bocelli di kawasan Candi Borobudur masih menyisakan persoalan yang perlu diklarifikasi, terutama mengenai komitmen pihak penyelenggara dan tindak lanjut kesepakatan audiensi 28 Oktober 2026.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
