Klarifikasi Demo Warga Mlaran yang Tolak Dicovidkan, Komisi IV Panggil RSUD Tjitrowardojo

oleh -
Komisi IV DPRD Purworejo, akhirnya melakukan pemanggilan terhadap jajaran Direksi RSUD Dr Tjitrowardojo terkait kejadian penggerudukan RSUD oleh warga desa Mlaran
Komisi IV DPRD Purworejo, akhirnya melakukan pemanggilan terhadap jajaran Direksi RSUD Dr Tjitrowardojo terkait kejadian penggerudukan RSUD oleh warga desa Mlaran

PURWOREJO, purworejo24.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, akhirnya melakukan pemanggilan terhadap jajaran Direksi RSUD Dr Tjitrowardojo guna meminta klarifikasi terkait kejadian penggerudukan RSUD oleh warga desa Mlaran Kecamatan Gebang beberapa waktu lalu.

<

Pemanggilan itu dilakukan Komisi IV pada Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan dilakukan audiensi bersama di ruang rapat Komisi IV DPRD Purworejo. Hadir dalam audiensi itu jajaran Komisi IV DPRD, Dinkes Purworejo dan jajaran Direksi RSUD Tjitrowardojo.

Dari audiensi tersebut, didapatkan hasil bahwa setelah klarifikasi dengan pihak rumah sakit, Komisi IV juga akan segera meminta keterangan dari pihak keluarga pasien untuk mengetahui kejadian sebenarnya.

“Komisi IV memanggil Direksi Rumah Sakit Umum Daerah Tjitrowardojo terkait dengan peristiwa 23 Januari 2022, dimana kemudian ramai di pemberitaan juga terkait adanya (protes) beberapa warga dari Mlaran yang merupakan desa asal Sri Wasiati yang menjadi pasien hamil dan janinnya yang berusia 8 bulan meninggal di kandungan,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Abdullah usai audiensi.

Berdasarkan keterangan dari rumah sakit, lanjutnya, ada miskomunikasi sehingga menimbulkan kesalahpahaman warga desa Mlaran.

“Dari keterangan Direktur justru sekarang pasien merasa menyesal atas perbuatan yang terjadi dan meminta maaf secara lisan atas sikapnya dan sebagian warga yang mungkin membuat kegaduhan,” katanya.

Namun begitu, kata Abdullah, Komisi IV nantinya juga akan mendengarkan keterangan dari pihak keluarga pasien untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.

“Tapi kami komisi IV juga akan melakukan upaya crosscheck dengan pihak keluarganya, perangkat desanya, apakah benar keterangan yang disampaikan Direktur tadi, kalau benar berarti selesai, kalau tidak benar berarti ada sesuatu,” sebutnya.

Dikatakan, berdasarkan keterangan dari pihak rumah sakit bahwa pasien saat datang ke rumah sakit dalam kondisi kritis dan suspect Covid-19 sehingga harus ditangani sesuai dengan protokol yang ada. Kemungkinan hal itu yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman dan permasalahan antara pihak RSUD dan keluarga pasien bermula.

“Masukan kepada RSUD, pihak rumah sakit harus menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentang standar pelayanan di rumah sakit, sehingga masyarakat nanti tidak bingung, paham dan tidak terjadi misinformasi sehingga terjadi kesalahpahaman, barangkali rumah sakit sampai hari ini yang belum melakukan sosialisasi secara meluas sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang standar pelayanan rumah sakit di era pandemi,” jelasnya.

Untuk adanya arogansi dan lambannya pelayanan dari RSUD dalam audiensi belum dibahas dan pihak rumah sakit juga tidak mengatakan bahwa ada arogansi.

“Ini lah yang perlu kami klarifikasi kepada pasien dan keluarganya, tadi kan ibaratnya baru keterangan sepihak dari rumah sakit, kami pun butuh keterangan dari pasien, untuk crosscheck akan kita agendakan secepatnya tapi belum bisa memastikan kapan waktunya,” sebutnya.(P24/Wid)

Tinggalkan Balasan