PURWOREJO, purworejo24.com – Kabupaten Purworejo mencatat capaian membanggakan dalam upaya perlindungan lahan pertanian. Daerah ini berhasil melampaui target nasional penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibandingkan Luas Baku Sawah (LBS), sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan alih fungsi lahan produktif.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setiabudi, mengungkapkan bahwa hingga saat ini luas LP2B di Kabupaten Purworejo mencapai sekitar 26.000 hektare atau setara 95 persen dari Luas Baku Sawah yang ada.
Angka tersebut jauh melampaui target nasional sebesar 87 persen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
“Alhamdulillah data kita sudah jauh melebihi target. Dengan luasan sekitar 26.000 hektare, kita mencapai 95 persen LP2B dibandingkan luasan lahan baku sawah. Sehingga capaian ini jauh di atas target yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dion usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) di Hotel Gumaya, Semarang, Kamis (4/6/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, baru 13 daerah yang berhasil memenuhi target nasional LP2B. Kabupaten Purworejo menjadi salah satu daerah yang tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Dion, keberhasilan menjaga lahan pertanian produktif bukan perkara mudah. Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan investasi, pemerintah daerah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan insentif fiskal bagi daerah-daerah yang berperan sebagai penyangga pangan nasional.
“Kami berharap daerah-daerah penyangga pangan nasional dan ketahanan pangan nasional dapat diberikan insentif fiskal. Dengan demikian, kepala daerah memiliki motivasi yang lebih kuat untuk tetap menjaga sawah-sawah produktif agar tidak beralih fungsi hanya demi mengejar manfaat ekonomi jangka pendek,” katanya.
Dion menambahkan, insentif tersebut dapat menjadi bentuk penghargaan bagi daerah yang konsisten mempertahankan lahan pertanian produktif dan mendukung program ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya perlindungan lahan pertanian untuk menjaga posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian sekitar 1,5 juta hektare, Jawa Tengah pada tahun 2025 mampu menghasilkan hampir 9,7 juta ton beras, atau menyumbang sekitar 15,6 persen produksi beras nasional.
“Ini harus kita pertahankan. Salah satunya dengan menjaga agar lahan pertanian tidak beralih fungsi. Di satu sisi kita mendorong investasi, tetapi di sisi lain kita juga harus menjaga ketahanan pangan. Karena itu perlu kepastian tata ruang dan perlindungan lahan yang jelas,” tegasnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia.
“Kita tidak ingin menghentikan pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan secara tertib, adil, dan terukur tanpa mengorbankan fondasi ketahanan pangan. LP2B adalah instrumen perlindungan bagi lahan strategis untuk pangan, petani, dan masa depan pangan nasional,” jelas Ossy.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penetapan LP2B di seluruh daerah. Capaian Kabupaten Purworejo yang mencapai sekitar 95 persen LP2B dari Luas Baku Sawah menjadi contoh nyata bahwa pembangunan dan perlindungan lahan pertanian dapat berjalan beriringan demi menjaga ketahanan pangan nasional di masa depan. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
