Terima Nilai Ganti Rugi, Warga Guntur Minta Tak Ada Pemotongan

oleh -
Pertemuan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener, (7/1/2021)
Pertemuan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener, (7/1/2021)
head banner Universitas Putra Bangsa Kebumen

BENER, purworejo24.com – Warga Desa Guntur Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan pemotongan dalam pembayaran ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener.

Hal itu disampaikan warga dalam acara pertemuan lanjutan tahapan musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian dan penyampaian besaran ganti kerugian penilaian dari penilai pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Bener, di halaman masjid dusun Kaliangkup desa Guntur, pada Kamis (7/1/2021).

Dalam musyawarah itu, warga pemilik lahan menyepakati ganti rugi berwujud uang dan telah menerima data jumlah nominal ganti rugi hasil penilaian tim KJPP, lalu menandatangani persetujuan ganti rugi lahan. Sejumlah warga setuju dengan hasil penilaian itu, namun sejumlah warga lain ada yang menolak atau tidak menyetujui karena dianggap belum sesuai dengan nilai jumlah harga tanah atau harga ganti rugi yang diharapkan.

Hadir dalam pertemuan itu perwakilan BPN Purworejo, BBWSO Yogyakarta, Perkimtan Purworejo, KJPP, Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Muspika Kecamatan Bener dan warga terdampak pembangunan Bendungan Bener Dusun Kaliangkup.

“Harapan warga tidak ada pemotongan sepeserpun dari pihak manapun dalam pembayaran ganti itu, karena penilaian itu sudah diatur dalam uu no 2 tahun 2012 dan warga tidak ingin dipotong,” kata Ngadad, warga Guntur kepada purworejo24.com, usai acara.

Dikatakan, dirinya hadir dalam acara itu sebagai anak dari pemilik tanah terdampak pembangunan bendungan Bener bernama Amat Bader yang memiliki dua bidang tanah dengan luasan 129 meter persegi dan 1.000 meter persegi.

“Untuk lahan bidang dengan luasan 1000 meterpersegi sudah saya setujui, namun yang untuk 129 meterpersegi saya belum menyetujui karena dari klasifikasi belum dengan harga nominal yang sesuai dengan harga tanah. Dan saya sudah bertanda tangan itu,” ungkapnya.

Dirinya mengaku tidak menyetujui lantaran dalam berkas lahan bidang seluas 129 meterpersegi dihitung masih dengan harga 120 ribu per meter persegi, padahal menurutnya seharusnya dihitung dengan harga 160.500 ribu per mete rpersegi berdasarkan klasifikasi harga tanah nomor 2 yaitu karena dekat dengan jalan desa.

“Jadi kami memilih untuk menunggu tim KJPP untuk mengecek kembali lokasi tanah, agar harga sesuai dengan klasifikasi tanah yang saya harapkan,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Purworejo, Muhammad Abdullah, mengatakan, dalam tahapan musyawarah itu, warga masih memiliki kesempatan untuk setuju dan tidak setuju hasil penilaian KJPP.

“Misal ada kesalahan data, contohnya jumlah pohon ada 170 tapi penulisan hanya 10 maka warga punya kesempatan untuk tidak setuju, maka akan dilakukan cek ulang sebagai kelengkapan administrasi atau diukur kembali bila ada kesalahan data dan tidak sampai ke pengadilan. Namun yang tidak setuju dengan nilai tunggalnya atau nilai harga tanah per meter itu berapa maka sesuai UU no. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka bisa melalui pengadilan,” ujarnya.

Disampaikan, dalam ganti rugi lahan itu, terdapat klasifikasi harga tanah yang dibedakan dengan kelas tanah mulai kelas 1 hingga kelas 5.  Kelas 1 adalah tanah paling jauh dari pemukiman atau dari jalan, adapun kelas lain yaitu ada yang deket pemukiman, deket jalan desa atau jalan kabupaten atau jalan propinsi, maka nilai tanah menjadi berbeda.

“Harga tertinggi ditepi jalan propinsi dengan harga 1.680.000/meter persegi, dan terendah dengan harga 122.400/meter persegi. Namun semua dihitung dari hasil penilaian KJPP,” katanya.

Disebutkan, jumlah bidang tanah terdampak pembangunan Bendungan Bener ada 1.807 bidang tanah se-kabupaten Purworejo, namun belum semuanya telah dinilai dan sisanya akan dilakukan menyusul hingga tiga bulan ke depan.

“Untuk dusun Kaliangkup ini ada 120 bidang, dan harapanya masyarakat dapat meneliti berkas dengan baik supaya nilai yang muncul sesuai harapan dan fakta dilapangan. Saat ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki data penilaian,” harapnya.(P24-Drt)