Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Purworejo Agus Bastian kepada perwakilan warga. (19/5/2020)
PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo mulai menyalurkan bantuan sosial bagi warga masyarakat terdampak Covid-19. Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo itu, diberikan kepada warga yang belum tercover bantuan dari pusat maupun provinsi. Total bantuan berjumlah Rp17,15 miliar dengan penerimaan masing-masing sebesar Rp250 ribu per bulan selama 3 bulan, dimana untuk tahap pertama ini diberikan untuk bulan April dan Mei.
Penyerahan secara simbolis dilakukan Bupati Purworejo Agus Bastian, kepada perwakilan warga yang terdiri dari tukang becak, tukang ojek, sopir angkot, pekerja seni dan pelaku usaha pariwisata, di halaman PD BPR BKK Purworejo, Selasa (19/05/2020). Bupati Purworejo Agus Bastian mengatakan bahwa dari data yang masuk sebanyak 22.870 orang, setelah divalidasi diperoleh data bersih 15.552 orang, sedangkan sisanya masih divalidasi dan akan masuk tahap selanjutnya.
“Secara aturan, semua bantuan tidak boleh ada duplikasi penerimaan, sehingga bagi yang sudah menerima bantuan dan sudah mampu mohon dapat jujur untuk tidak menerima lagi. Dan bagi warga masyarakat terdampak yang belum menerima bantuan sama sekali dapat mendaftarkan melalui pemerintah desa masing-masing atau ke Dinas Sosial Kabupaten Purworejo,” katanya.
Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan Bupati Purworejo Agus Bastian kepada perwakilan warga. (19/5/2020)
Terkait dengan Covid-19, Bupati mengungkapkan tingginya positif Covid-19 di Kabupaten Purworejo merupakan hasil tracing dan tracking, agar bisa dilakukan penanganan dan pengobatan segera.
“Kita realistis saja, tidak berupaya menutupi dengan mengatakan sedikit, tapi tiba-tiba jumlahnya meledak. Mungkin ini kurang populer, tapi inilah salah satu cara melindungi masyarakat,” tandasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa Purworejo tidak memilih PSBB, karea perekonomian bisa luluh lantak. Sebab tidak bisa menjalankan usaha selain yang sudah ditentukan, sementara anggaran pemda tidak cukup untuk mencukupi semuanya.
“Karena itu saya minta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, karena saya melihat banyak masyarakat belum sadar bahaya Covid-19,” ungkapnya.
Sementara dr Kuswantoro Mkes mengungkapkan pihaknya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan pendataan, karena harus sinkron dengan pusat, provinsi dan desa.
“Lamanya proses karena masyarakat menerima bantuan dari berbagai sumber, yang tidak boleh tumpang tindih satu sama lain,” katanya.(P24-Drt)
