PURWOREJO, purworejo24.com — Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan keberlanjutan pembangunan dan pemanfaatan Bendungan Bener sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemkab menilai keberadaan bendungan tersebut memiliki manfaat strategis, tidak hanya bagi Purworejo, tetapi juga wilayah lain di sekitarnya.
Hal itu disampaikan Bupati Purworejo Hj. Yuli Hastuti, S.H. saat berdialog bersama pengurus Persatuan Kepala Desa dan Lurah (Polosoro) Kabupaten Purworejo serta jajaran Forkopimda dalam rangkaian Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Polosoro Kabupaten Purworejo Masa Bakti 2026–2030 di Pendopo Kabupaten Purworejo, Selasa (1/9/2026).
Dalam dialog bertema “Polosoro Joyo, Purworejo Guyub Rukun” tersebut, Bupati Yuli mengungkapkan bahwa dirinya telah berupaya memperjuangkan persoalan Bendungan Bener sejak masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Purworejo.
Menurutnya, upaya tersebut dilakukan karena Pemkab banyak menerima aspirasi dan keluhan dari masyarakat, khususnya warga desa yang terdampak pembangunan Bendungan Bener.
“Dari awal saya tidak cuma kemarin dengan Mas Yuli, tapi sejak saya Plt. Bupati menggantikan Pak Agus Bastian, saya sudah melangkah. Karena sudah ada beberapa masyarakat yang sambat, terutama yang terdampak di desa-desa,” kata Yuli.
Bupati menjelaskan, perjuangan tersebut tidak selalu dilakukan secara terbuka. Salah satu pertimbangannya karena situasi politik nasional ketika itu belum kondusif, terutama menjelang pergantian pemerintahan dan Pemilu Presiden.
Meski demikian, komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terus dilakukan. Bupati bahkan telah menyampaikan langsung persoalan Bendungan Bener kepada Gubernur Jawa Tengah serta melakukan komunikasi ke lingkungan Sekretariat Kabinet.
“Saya sudah sowan ke Sekretariat Kabinet. Saya matur apa adanya. Mudah-mudahan beliau-beliau yang saya temui bisa segera melihat lokasi Bendungan Bener,” ujarnya.
Yuli menegaskan, Pemkab Purworejo tidak tinggal diam. Menurutnya, perjuangan agar Bendungan Bener kembali mendapat perhatian dan tindak lanjut membutuhkan proses panjang karena menyangkut kebijakan pemerintah pusat dan melibatkan sejumlah kementerian.
“Jadi sudah berjuang. Sudah lama berjuang, tapi karena berjuangnya juga memerlukan waktu, pas perubahan dan Pilpres, jadi belum bisa ditindaklanjuti,” jelasnya.
Bupati juga menekankan bahwa Bendungan Bener memiliki manfaat yang lebih luas dibanding hanya untuk Kabupaten Purworejo. Keberadaan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah wilayah, termasuk Magelang, Kulon Progo dan Kebumen, serta mendukung kepentingan strategis lainnya.
Karena itu, Pemkab akan terus mendorong agar pemerintah pusat melakukan peninjauan langsung ke Bendungan Bener.
“Kita tidak tinggal diam. Dari Pemda sudah melangkah. Ke mana pun kita bisa melangkah,” tegasnya.
Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menambahkan, upaya memperjuangkan Bendungan Bener tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur teknokratis atau administratif.
Menurut Dion, ketika jalur perencanaan teknokratis mengalami kebuntuan, diperlukan langkah melalui jalur politik dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk jaringan kepala desa yang tergabung dalam Polosoro.
“Anggaran, baik APBN maupun APBD, itu tidak hanya direncanakan melalui jalur teknokratis. Ada beberapa anggaran yang kita bisa masuk ketika teknokratisnya buntu, maka kita harus mengambil langkah melalui jalur politis,” terang Dion.
Ia berharap Polosoro dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat desa untuk ikut mendorong pemerintah pusat agar keberadaan Bendungan Bener tidak berhenti pada kondisi seperti saat ini.
“Kita butuh dukungan teman-teman desa untuk bisa mendorong agar Bendungan Bener ini bisa betul-betul berjalan. Hari ini berjalan, tapi jalan di tempat. Ke depan bisa jalannya maju, tidak jalan di tempat,” tegasnya.
Menurut Dion, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting untuk memastikan Bendungan Bener dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, persoalan Bendungan Bener juga dikaitkan dengan upaya menghadapi ancaman kekeringan di wilayah Purworejo.
Bupati Yuli menyebut pengelolaan sumber daya air perlu dilakukan secara lebih komprehensif. Salah satunya dengan meningkatkan kemampuan kawasan dalam menyimpan air melalui penghijauan dan pengelolaan lahan.
Pemkab, kata dia, akan melihat peluang kerja sama dengan Perum Perhutani untuk melakukan penanaman pohon pada kawasan yang memiliki fungsi penting dalam menyimpan air.
“Untuk sumber air terutama kita harus bisa. Mungkin kerja sama dengan Perhutani. Ditanam-tanami pohon yang bisa untuk menyimpan air,” ujarnya.
Dion menambahkan, Pemkab akan berkoordinasi dengan para camat, Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD untuk memetakan kawasan Perhutani maupun lahan masyarakat yang berpotensi menjadi daerah penyimpan air.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari mitigasi kekeringan dan penguatan ketahanan sumber daya air di Purworejo.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Purworejo berharap persoalan Bendungan Bener tidak berhenti menjadi wacana, melainkan mendapat tindak lanjut nyata. Pemkab juga membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal agar proyek strategis tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan wilayah sekitarnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
