PURWOREJO, purworejo24.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Purworejo menggelar Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) II Masa Bakti XXII Tahun 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Purworejo, Sabtu (4/7/2026).
Forum strategis yang dihadiri para pengurus, pembina, pakar pendidikan, perwakilan cabang PGRI se-Kabupaten Purworejo, serta unsur pemerintah daerah ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi program kerja tahun 2025 sekaligus merumuskan arah kebijakan organisasi pada tahun 2026 dan periode pengembangan 2025–2030.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Yudhie Agung Prihatno, S.STP., M.M., Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Ketua PGRI Kabupaten Purworejo Irianto Gunawan, S.Pd., para pembina organisasi, pakar pendidikan, pengurus kabupaten, pengurus cabang, serta ratusan peserta yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.
Ketua PGRI Kabupaten Purworejo Irianto Gunawan, S.Pd., mengatakan Konferensi Kerja Kabupaten merupakan amanat organisasi yang memiliki arti penting dalam memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan anggota.
Selain menjadi forum evaluasi, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat konsolidasi organisasi di tengah berbagai tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang.
Menurutnya, Konkerkab II diikuti sebanyak 146 peserta yang terdiri atas pengurus cabang tingkat kecamatan, pembina, pakar, perangkat organisasi, dan jajaran pengurus kabupaten.
Kehadiran seluruh unsur organisasi tersebut menunjukkan bahwa PGRI Purworejo tetap solid dan memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan guru.
“Konferensi kerja ini menjadi ruang untuk melihat apa saja yang sudah berhasil kita capai, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana langkah yang harus ditempuh agar organisasi semakin kuat serta mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada para guru,” ujarnya.
Irianto menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 PGRI Purworejo mencatat sejumlah capaian positif. Salah satunya adalah penataan administrasi dan keanggotaan yang semakin tertib, terutama setelah banyak guru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Penataan keanggotaan tersebut dinilai penting karena menjadi fondasi organisasi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh anggota. Dengan data yang lebih akurat dan sistem organisasi yang semakin tertata, berbagai program perlindungan dan pengembangan profesi guru dapat dijalankan secara lebih efektif.
Selain penataan organisasi, PGRI Purworejo juga terus memperkuat perlindungan hukum bagi para guru. Menurut Irianto, tantangan yang dihadapi guru saat ini tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga persoalan hukum yang dapat muncul dalam pelaksanaan tugas profesi.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PGRI Purworejo menjalin kerja sama dengan tim advokat dari Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP). Kerja sama ini memungkinkan anggota memperoleh pendampingan hukum secara profesional apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik.
“Guru harus merasa aman ketika menjalankan tugasnya. Karena itu, kami menghadirkan sistem pendampingan hukum yang terstruktur sehingga ketika ada anggota yang membutuhkan bantuan, organisasi siap hadir memberikan perlindungan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Irianto menyoroti pentingnya membangun kemandirian organisasi. Selama ini Gedung PGRI Kabupaten Purworejo masih berdiri di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Kondisi tersebut mendorong organisasi untuk mulai merancang langkah strategis agar memiliki lahan dan aset sendiri demi menjamin keberlanjutan organisasi pada masa mendatang.
Ia mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas periode 2025–2030 adalah pengadaan tanah milik PGRI yang nantinya akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan organisasi.
Di lokasi tersebut direncanakan berdiri gedung serbaguna, ruang rapat, fasilitas olahraga seperti badminton dan tenis, hingga homestay yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan organisasi maupun pendidikan.
“Kami ingin memiliki pusat kegiatan yang benar-benar menjadi rumah besar bagi guru-guru di Purworejo. Dengan memiliki tanah dan fasilitas sendiri, organisasi akan lebih mandiri dan keberadaannya lebih terjamin untuk jangka panjang,” katanya.
Untuk mendukung program tersebut, PGRI Purworejo telah menggalang dana secara sukarela dari anggota penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) melalui kontribusi Rp20 ribu per bulan selama 25 bulan. Hingga Juni 2026, dana yang berhasil dihimpun telah mencapai sekitar Rp389,7 juta dan disimpan dalam rekening bersama sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan organisasi.
Selain pengadaan lahan, PGRI Purworejo juga tengah mengembangkan berbagai unit usaha produktif. Salah satunya adalah rencana peluncuran produk air minum dalam kemasan dengan merek “Tirta Gri” atau Air Guru Republik Indonesia.
Produk tersebut mengusung slogan “Air Sehat, Murni, Menyegarkan” dan akan diproduksi melalui kerja sama dengan perusahaan air minum di wilayah Kedunglo. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, kualitas air yang digunakan dinilai memenuhi standar kesehatan dan memiliki kandungan logam yang rendah.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun sumber pendapatan organisasi yang sah, produktif, dan berkelanjutan sehingga PGRI tidak hanya bergantung pada iuran anggota dalam menjalankan berbagai program kerja.
Irianto juga mengingatkan pentingnya menjaga memori kolektif mengenai sejarah perjuangan guru. Ia mengenang perjuangan para tokoh PGRI Purworejo yang sejak tahun 2003 aktif memperjuangkan hak-hak guru hingga tingkat nasional.
Menurutnya, salah satu isu yang pernah diperjuangkan secara serius adalah batas usia pensiun guru yang saat itu menimbulkan berbagai persoalan. Berbagai aspirasi dari daerah kemudian disuarakan hingga ke Jakarta dan menjadi bagian dari proses panjang lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen yang saat ini menjadi landasan perlindungan profesi guru di Indonesia.
“Banyak hak yang saat ini diterima guru lahir dari perjuangan panjang para pendahulu. Karena itu, generasi sekarang perlu memahami sejarah tersebut agar tidak melupakan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah Dr. Hj. Sri Suciati, M.Hum., menyampaikan apresiasi tinggi kepada PGRI Kabupaten Purworejo atas pelaksanaan Konkerkab yang dinilai tepat waktu dan sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Menurutnya, Purworejo termasuk dalam 10 besar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling awal melaksanakan Konferensi Kerja Kabupaten setelah konferensi tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola organisasi berjalan sehat dan terencana dengan baik.
“Ketepatan dalam melaksanakan konferensi kerja menunjukkan bahwa organisasi ini hidup, aktif, dan dikelola secara profesional. Ini patut diapresiasi,” ujarnya.
Sri Suciati juga memberikan penghargaan atas kedisiplinan PGRI Purworejo dalam memenuhi kewajiban organisasi, termasuk pembayaran iuran yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan program kerja.
Ia menegaskan bahwa iuran anggota merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan organisasi. Namun demikian, untuk memperkuat kemandirian, PGRI di berbagai tingkatan juga terus mengembangkan berbagai unit usaha dan lembaga pendukung.
Di tingkat provinsi, misalnya, PGRI Jawa Tengah memiliki sejumlah unit usaha seperti Bank Guru Jawa Tengah, Hotel PGRI, Majalah Derap Guru, Yayasan Dana Setia Kawan Guru, hingga biro perjalanan umrah dan haji. Keberadaan unit usaha tersebut memungkinkan organisasi memberikan manfaat yang lebih luas kepada anggota.
Sri Suciati juga menyambut baik rencana PGRI Purworejo untuk memiliki lahan dan gedung sendiri. Menurutnya, kepemilikan aset organisasi merupakan simbol kemandirian sekaligus investasi jangka panjang bagi keberlangsungan organisasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti perjuangan PGRI dalam mengatasi kekurangan guru yang sempat mencapai lebih dari satu juta orang secara nasional. Berkat berbagai upaya advokasi yang dilakukan organisasi bersama berbagai pihak, pemerintah akhirnya membuka rekrutmen guru secara besar-besaran melalui skema PPPK.
Hingga saat ini, lebih dari 600 ribu guru telah diangkat sebagai PPPK. Namun perjuangan belum selesai karena masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan, termasuk terkait hak pensiun dan kepastian status kepegawaian guru.
“PGRI akan terus memperjuangkan agar guru memperoleh hak yang setara dan mendapatkan perlindungan yang layak karena tugas mereka sangat strategis dalam membangun masa depan bangsa,” tegasnya.
Lebih jauh, Sri Suciati mengingatkan bahwa dunia pendidikan saat ini tengah menghadapi perubahan besar akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Menurutnya, kehadiran AI tidak dapat dihindari dan harus disikapi secara bijak. Guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, namun tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
“Guru masa kini harus menguasai teknologi atau high tech, tetapi juga harus tetap memiliki sentuhan kemanusiaan atau high touch. AI bisa memberikan informasi dengan cepat, tetapi tidak bisa menggantikan empati, keteladanan, dan kasih sayang seorang guru,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Yudhie Agung Prihatno, S.STP., M.M., turut memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Konkerkab II PGRI Purworejo.
Menurutnya, PGRI merupakan rumah besar bagi para guru yang memiliki fungsi strategis sebagai wadah perjuangan, perlindungan, pengembangan profesi, sekaligus ruang diskusi untuk melahirkan berbagai inovasi pendidikan.
Ia menilai sinergi antara PGRI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan selama ini berjalan baik dan perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Purworejo.
“PGRI bukan hanya organisasi profesi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun pendidikan. Karena itu, kolaborasi yang sudah terjalin baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.
Melalui Konferensi Kerja Kabupaten II ini, PGRI Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kesejahteraan guru, meningkatkan kualitas layanan kepada anggota, memperkuat kemandirian organisasi, serta mempersiapkan dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan masa depan.
Dengan semangat kebersamaan dan sinergi bersama pemerintah, PGRI Purworejo berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi guru, peserta didik, serta kemajuan pendidikan di Kabupaten Purworejo. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
