Kemerdekaan Indonesia di Abad Digital: Menjaga Kedaulatan di Tengah Arus Teknologi Global

Oleh: Azis Subekti
(Pendiri Serikat Masyarakat Produktif Indonesia, Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Gerindra)

Kemerdekaan Indonesia di era digital tidak lagi hanya dimaknai sebagai kebebasan dari penjajahan fisik atau penguasaan wilayah. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, tantangan baru muncul dalam bentuk penguasaan data, algoritma, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), hingga infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung kehidupan modern.

Pandangan tersebut disampaikan Azis Subekti dalam tulisan opininya berjudul “Kemerdekaan Indonesia di Abad Digital”, yang mengajak masyarakat melihat kembali makna kemerdekaan di tengah transformasi digital yang berlangsung cepat di seluruh dunia.

Menurut Azis, setiap zaman memiliki bentuk perjuangannya sendiri. Jika pada masa kolonial bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dari kekuasaan asing, maka pada abad ke-21 perjuangan itu bergeser ke ruang digital yang semakin menentukan arah kehidupan masyarakat.

“Persoalan digital bukan sekadar persoalan teknologi. Ia menyentuh esensi kemerdekaan,” tulisnya.

Dalam sejarah peradaban, tanah, laut, dan industri pernah menjadi ruang strategis yang diperebutkan berbagai bangsa. Kini, ruang strategis tersebut bertransformasi menjadi data, algoritma, pusat data, jaringan internet, hingga kabel bawah laut yang menghubungkan dunia.

Di era digital, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mengelola informasi, menguasai data, dan memengaruhi cara berpikir masyarakat.

Azis menilai bahwa bangsa yang mampu mengendalikan arus informasi akan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi, politik, dan budaya global.

“Tidak semua penjajahan dimulai dengan menguasai tanah. Ada yang dimulai dengan menguasai apa yang setiap hari dilihat oleh mata,” ungkapnya.

Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Pengguna internet terus bertambah, transaksi digital meningkat pesat, dan berbagai layanan publik mulai bertransformasi ke platform digital.
Namun, di balik perkembangan tersebut,

Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait kedaulatan digital. Mesin pencari, media sosial, layanan komputasi awan, hingga teknologi kecerdasan buatan yang digunakan masyarakat sebagian besar masih berasal dari perusahaan global.

Akibatnya, data yang dihasilkan masyarakat Indonesia dalam jumlah besar belum sepenuhnya memberikan nilai tambah optimal bagi kepentingan nasional.

Fenomena ini dinilai serupa dengan masa lalu ketika negara-negara berkembang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi keuntungan terbesar justru dinikmati pihak yang menguasai teknologi dan pasar.

“Yang diperebutkan hari ini bukan lagi rempah-rempah atau minyak bumi semata, melainkan data, komputasi, algoritma, dan perhatian manusia,” tulis Azis.

Tulisan tersebut juga menyoroti pentingnya infrastruktur digital sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Salah satu fakta yang diangkat adalah ketergantungan lalu lintas internet internasional Indonesia terhadap jalur konektivitas melalui Singapura.

Meski tidak dipandang sebagai kelemahan negara tetangga tersebut, kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu memperkuat diversifikasi jalur data internasional agar tidak bergantung pada satu titik konektivitas.

Kabel bawah laut, menurut Azis, bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan jalur perdagangan dan komunikasi strategis yang menopang hampir seluruh aktivitas digital modern, mulai dari transaksi keuangan, layanan pemerintahan, pendidikan, hingga kesehatan.

“Terhubung dengan dunia adalah keharusan. Bergantung secara berlebihan pada satu jalur adalah kerentanan,” tegasnya.

Selain aspek teknologi dan ekonomi, Azis menekankan pentingnya menjaga kedaulatan kognitif atau kemampuan bangsa dalam menentukan arah berpikirnya sendiri.

Di era media sosial dan kecerdasan buatan, algoritma tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga berpotensi membentuk persepsi, memengaruhi emosi, hingga mengarahkan perhatian publik.

Karena itu, literasi digital tidak cukup hanya mengajarkan masyarakat menggunakan teknologi. Literasi digital harus mampu membentuk kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, serta menjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi.

“Bangsa modern membutuhkan benteng akal sehat, bukan hanya benteng fisik,” ujarnya.

Azis menawarkan tiga fondasi utama yang perlu dibangun Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan digital.

Pertama, fondasi fisik, meliputi penguatan kabel bawah laut, pusat data, satelit, keamanan jaringan, dan diversifikasi konektivitas internasional.

Kedua, fondasi ekonomi dan teknologi, berupa pengembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, keamanan siber, riset, talenta digital, dan industri perangkat lunak nasional.

Ketiga, fondasi kesadaran, yang mencakup literasi digital, etika algoritma, pendidikan kritis, penguatan media, serta ketahanan masyarakat terhadap manipulasi informasi.

Ketiga lapisan tersebut harus berjalan beriringan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah perkembangan teknologi di masa depan.

Di bagian akhir tulisannya, Azis menegaskan bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang selesai diperjuangkan pada tahun 1945. Setiap generasi memiliki tantangan dan medan perjuangannya sendiri.

Jika dahulu perjuangan dilakukan dengan mengusir penjajah dari tanah air, maka saat ini perjuangan dilakukan dengan menjaga kedaulatan data, memperkuat infrastruktur digital, serta memastikan teknologi tetap berpihak kepada manusia dan kepentingan bangsa.

“Pertanyaan terbesar hari ini bukan sekadar seberapa cepat internet kita atau seberapa besar ekonomi digital kita, tetapi apakah transformasi digital akan memperkuat kemerdekaan Indonesia atau justru melahirkan bentuk ketergantungan baru yang lebih halus,” tulisnya.

Pada akhirnya, kemerdekaan digital bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara bermartabat, melindungi kepentingan nasional, serta menjaga hak bangsa dalam menentukan masa depannya sendiri di tengah arus perubahan global yang terus bergerak cepat.