PURWOREJO, purworejo24.com — Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo, Estri Utami Setyowati, S.T., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan buruh atas kontribusinya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
“Hari Buruh menjadi refleksi bahwa pekerja adalah pilar utama pembangunan. Di Kabupaten Purworejo, mayoritas tenaga kerja masih ditopang oleh sektor informal seperti pertanian, perdagangan, jasa, serta UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat,” ujarnya.
Estri menyoroti, berdasarkan tren daerah, lebih dari 60 persen tenaga kerja di Purworejo masih berada di sektor informal.
Kondisi ini, menurutnya, berdampak pada minimnya perlindungan kerja dan jaminan sosial bagi sebagian besar pekerja.
“Ini menjadi perhatian serius. Kita tidak boleh membiarkan mayoritas pekerja berada dalam kondisi rentan tanpa perlindungan yang jelas, baik dari sisi pendapatan, keselamatan kerja, maupun jaminan sosial,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan lapangan kerja formal turut mendorong tingginya mobilitas tenaga kerja keluar daerah, terutama di kalangan generasi muda yang memilih bekerja di kota-kota besar.
“Fenomena perantauan ini menunjukkan bahwa peluang kerja di daerah masih perlu diperkuat. Kita harus mampu menghadirkan investasi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja lokal,” lanjutnya.
Di sisi lain, besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purworejo yang masih berada di kisaran Rp2,4 juta dinilai menjadi tantangan di tengah meningkatnya biaya hidup.
“Keseimbangan antara kebutuhan hidup layak dan kemampuan dunia usaha harus terus dijaga. Namun yang terpenting, kesejahteraan pekerja tidak boleh diabaikan,” imbuhnya.
Estri juga menyoroti kesiapan tenaga kerja lokal dalam menghadapi peluang pengembangan wilayah selatan Jawa yang kian terbuka, terutama dengan peningkatan konektivitas infrastruktur.
“Purworejo memiliki posisi strategis. Ini peluang besar, tetapi juga tantangan. Tanpa peningkatan kualitas SDM, tenaga kerja lokal bisa kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah,” katanya.
Selain itu, pekerja di sektor UMKM dan industri rumahan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari akses permodalan, pemasaran, hingga keterbatasan pelatihan keterampilan.
“Padahal sektor ini menyerap tenaga kerja cukup besar. Jika diperkuat, UMKM bisa menjadi solusi nyata dalam menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja, termasuk perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, penguatan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar, serta kebijakan yang mendorong tumbuhnya investasi dan UMKM lokal.
“Kami mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk bersama-sama menghadirkan solusi nyata. Dengan sinergi, kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, adil, dan berkualitas di Purworejo,” pungkasnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
