PURWOREJO, purworejo24.com – Kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Mini Zoo di Kabupaten Purworejo kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menyoroti proyek tersebut yang dinilai sejak awal memiliki sejumlah kejanggalan dalam perencanaan.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo, Budi Sunaryo, menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan penolakan terhadap proyek tersebut sejak tahap awal pembahasan.
Menurutnya, proyek dengan nilai anggaran sekitar Rp9,6 miliar itu tidak disertai kajian yang matang.
“Sejak awal pembahasan, Fraksi PKB sudah menyatakan penolakan. Alasannya jelas, proyek ini tidak melalui kajian yang komprehensif dan terkesan dipaksakan,” ujar Budi Sunaryo saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan WhatsApp, pada Rabu (8/4/2026).
Budi mengungkapkan, berdasarkan temuan aparat penegak hukum, proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai Rp6,6 miliar.
Ia menilai hal ini menjadi indikasi kuat lemahnya perencanaan dan pengawasan dalam penggunaan anggaran publik.
“Proyek dengan nilai besar seharusnya melalui studi kelayakan yang mendalam, bukan sekadar formalitas. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa secara politik, Fraksi PKB saat itu tidak memiliki kekuatan kursi yang cukup untuk menghentikan pengesahan proyek.
Mekanisme pengambilan keputusan yang cenderung aklamatif membuat penolakan yang disampaikan tidak mampu membendung persetujuan proyek tersebut.
“Faktanya, jumlah kursi kami terbatas. Meski kami menolak, keputusan tetap disahkan,” imbuhnya.
Terkait proses hukum yang sedang berjalan, Budi menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.
Ia berharap penanganan kasus dilakukan secara transparan dan tanpa tebang pilih.
“Kami percayakan kepada pihak berwenang. Harapannya, semua yang terlibat dapat diusut tuntas sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, ia berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pemangku kebijakan di Kabupaten Purworejo agar lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengeksekusi program pembangunan.
“Ini uang rakyat, harus digunakan secara bertanggung jawab. Ke depan tidak boleh ada lagi kebijakan yang dipaksakan tanpa kajian yang matang,” tandasnya.
Sementara itu, seorang anggota DPRD Kabupaten Purworejo lainnya yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembentukan panitia khusus (pansus) terkait kasus Mini Zoo tersebut.
Sorotan terhadap proyek ini menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan berbasis kajian dalam setiap penggunaan anggaran daerah, guna mencegah potensi kerugian negara di masa mendatang. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
