PURWOREJO, purworejo24.com – Temuan dalam inspeksi mendadak (sidak) Wakil Bupati Purworejo ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memunculkan sorotan dari kalangan masyarakat sipil.
Ketua LSM Surya Mentari Semesta (SMS) Purworejo, Arbaah Mintaraga, menilai adanya hal yang perlu dikritisi terkait pengadaan bahan pangan oleh SPPG tersebut.
Menurut Arbaah, dalam sidak yang dilakukan setelah muncul dugaan keracunan dari menu yang dikonsumsi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak SPPG disebut mengakui bahwa sebagian produk yang digunakan berasal dari pelaku UMKM di Kabupaten Kebumen.
“Ini menjadi hal yang cukup disayangkan. SPPG beroperasi di wilayah Kabupaten Purworejo, tetapi justru mengambil produk dari UMKM luar daerah,” kata Arbaah, pada Kamis (12/3/2026).
Ia menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat awal program MBG yang digagas pemerintah pusat, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat pemberdayaan dan penyerapan produk dari UMKM lokal.
Menurutnya, program berskala nasional seperti MBG seharusnya juga mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah tempat program tersebut dilaksanakan.
Arbaah menegaskan, penggunaan bahan pangan maupun produk olahan dari pelaku usaha lokal penting untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat daerah.
Dengan melibatkan UMKM setempat, program MBG tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi kerakyatan.
“Penyerapan produk UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan maupun menu sajian seharusnya dipahami dan direalisasikan oleh pihak pengelola SPPG. Dengan begitu akan tercipta perputaran ekonomi di daerah,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar pengelola SPPG menjalin kerja sama dengan berbagai forum UMKM yang ada di Kabupaten Purworejo, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
Menurutnya, jejaring tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal.
“SPPG seharusnya dapat membangun kemitraan dengan forum UMKM di setiap wilayah di Purworejo. Potensi produk lokal sebenarnya cukup banyak dan beragam,” tambahnya.
Lebih jauh, Arbaah mengingatkan bahwa keberadaan program pemerintah di daerah semestinya memberikan manfaat ganda, tidak hanya bagi penerima program, tetapi juga bagi perekonomian masyarakat sekitar.
Ia pun menilai, apabila pengelola SPPG tidak berkomitmen untuk memberdayakan UMKM lokal, maka keberadaan fasilitas tersebut di Purworejo patut dipertanyakan.
“Kalau tidak berkenan dengan lokus pemberdayaan UMKM lokal, seharusnya dipertimbangkan kembali keberadaannya di Purworejo. Jangan sampai hanya lokasinya saja di Purworejo, tetapi perputaran ekonominya justru terjadi di luar daerah,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menambah catatan penting bagi pengelolaan program MBG di daerah, terutama terkait konsistensi antara tujuan program nasional dengan implementasinya di lapangan.
Keterlibatan UMKM lokal dinilai menjadi kunci agar program tidak hanya berdampak pada aspek gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
