PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo hingga tahun 2029.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purworejo, Drs. Hery Raharjo, M.Si, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi masa transisi dari RPJMD sebelumnya, yakni RPJMD 2021–2026, menuju RPJMD baru 2025–2029.
“RPJMD 2025–2029 ini menjadi rel atau panduan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo, yaitu Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif,” jelasnya, saat ditemui dikantornya, pada Selasa (20/1/2025).
Menurut Hery Raharjo, RPJMD tersebut telah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk urusan strategis nasional serta 35 kewenangan yang didelegasikan kepada daerah.
Setiap tahun dalam RPJMD memiliki tema pembangunan tersendiri guna memastikan pencapaian visi dan misi secara bertahap.
Dari sisi kondisi makro daerah, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo hingga tahun 2024 tercatat sebesar 75,16 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah maupun nasional, serta telah melampaui target RPJMD 2021–2026.
Untuk tahun 2025, IPM Purworejo ditargetkan meningkat menjadi 75,93 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dari 10,87 persen menjadi 10,06 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga tercatat sebesar 3,72 persen, yang dinilai lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.
Adapun sejumlah indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, indeks bencana, dan indeks reformasi birokrasi masih menunggu rilis resmi dari pemerintah pusat.
“Terkait kemiskinan, yang dikategorikan miskin berada pada desil 1 hingga desil 5, dengan miskin ekstrem berada pada desil 1. Kondisi ini terus menjadi perhatian utama pemerintah daerah,” imbuhnya.
Untuk tahun 2026, tema pembangunan yang diusung adalah penguatan potensi lokal sebagai daerah penumpu ketahanan pangan.
Tema ini diarahkan pada optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta pengembangan ekonomi daerah secara luas.
Dalam mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Pemkab Purworejo tetap mengandalkan program unggulan PITULUNGAN, yang merupakan akronim dari Pinter Bocahe, Religius Masyarakate, Sehat Penduduke, Sejahtera Wargane, Alus Dalane, Rame Pasare, dan Ayem Petanine.
Pada aspek Pinter Bocahe, pemerintah daerah mendorong revitalisasi gedung SD, SMP, dan PAUD yang menjadi kewenangan daerah, pemberian beasiswa, serta penanganan anak tidak sekolah sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.
Religius Masyarakate diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, pemberian penghargaan bagi tokoh dan pelaku keagamaan berprestasi tanpa membedakan agama, serta perhatian kepada guru ngaji.
Sementara itu, program Sehat Penduduke diwujudkan melalui pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dengan alokasi anggaran sekitar Rp70 miliar pada tahun 2026, disertai peningkatan sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas dan alat kesehatan.
Sejahtera Wargane difokuskan pada penurunan angka kemiskinan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jamban sehat, penyediaan air bersih, serta sinergi pendanaan CSR dari BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Pada program Alus Dalane, pembangunan tidak hanya menyasar kualitas jalan, tetapi juga infrastruktur irigasi, penerangan jalan umum (PJU), jaringan telekomunikasi, internet, hingga sarana pengaman jalan.
Rame Pasare diarahkan pada penguatan aktivitas ekonomi pasar, termasuk mendorong digitalisasi transaksi melalui QRIS agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat.
Adapun Ayem Petanine berfokus pada pemenuhan kebutuhan utama petani, terutama ketersediaan air melalui pembangunan bendung, jaringan irigasi tersier hingga ke lahan pertanian, serta berbagai program pendukung untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan daerah.
Hery Raharjo menambahkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah masih didominasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dari total APBD sekitar Rp2,5 triliun, sekitar Rp1,9 triliun berasal dari dana transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkisar 20–22 persen atau sekitar Rp600 miliar.
“Sebagian besar PAD berasal dari sektor pajak dan retribusi, termasuk layanan BLUD seperti rumah sakit yang menyumbang sekitar 60 persen dari PAD. Inilah yang menjadi dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah,” jelasnya.
Untuk tahun 2027, tema pembangunan direncanakan berfokus pada penguatan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk proyek strategis seperti Pasar Kutoarjo yang ditargetkan rampung secara administratif agar dapat masuk dalam RKPD 2027. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
