Menko Pangan Zulkifli Hasan Resmikan SPPG Pelutan, Tegaskan Guru dan Anak Tak Sekolah Dapat MBG

PURWOREJO, purworejo24.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pelutan yang berlokasi di Desa Pelutan RT 02/RW 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Peresmian ini menjadi bagian dari penguatan layanan pemenuhan gizi nasional di tingkat daerah. Selain itu, Zulhas juga menegaskan penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) diperluas untuk guru dan anak tidak sekolah.

Acara peresmian berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan warga setempat, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah. Menteri Zulkifli Hasan menyampaikan pentingnya kehadiran SPPG sebagai ujung tombak layanan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

“SPPG ini diharapkan mampu menjawab persoalan gizi secara nyata di tingkat desa dan kecamatan. Negara hadir langsung memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Zulkifli Hasan dalam sambutannya.

SPPG Pelutan berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi salah satu unit layanan strategis di Kabupaten Purworejo. Keberadaan SPPG ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program pemenuhan gizi, termasuk dukungan terhadap program makan bergizi dan upaya penurunan angka stunting.

Dalam peresmian tersebut, Menteri Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa program pemenuhan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal hingga keterlibatan petani dan pelaku usaha pangan desa sebagai pemasok bahan baku.

“Kalau gizi anak terpenuhi, generasi ke depan akan lebih kuat. Dan kalau bahan pangannya dari desa sendiri, ekonomi desa ikut tumbuh,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tak lagi hanya menyasar siswa aktif di bangku sekolah. Melalui regulasi terbaru, pemerintah resmi memperluas penerima manfaat MBG, termasuk anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah atau putus sekolah.

Perluasan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang terbit pada akhir tahun lalu. Regulasi ini menjadi tonggak penting agar program pemenuhan gizi benar-benar menyentuh kelompok rentan yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Sleman, Harsono Budi Waluyo, menjelaskan bahwa Perpres terbaru tersebut mengubah cakupan sasaran MBG secara signifikan.

“Di Perpres 115 ini diatur perluasan penerima manfaat. Yang awalnya peserta didik SMP, SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekarang diperluas,” ujar Harsono ditemui saat mengikuti peresmian SPPG Pelutan, Purworejo Sabtu (10/1/2026).

Salah satu perluasan paling krusial, menurut Harsono, adalah masuknya anak-anak yang dulunya sekolah namun kini tidak bersekolah, selama masih berada dalam usia sekolah.

“Ini termasuk seluruh anak yang dulunya sekolah tapi sekarang tidak bersekolah. Memang untuk nomenklaturnya masih dibahas, karena kalau langsung disebut anak jalanan itu kurang pas,” jelasnya.

Meski demikian, skema penyaluran untuk kelompok ini sudah disiapkan. Harsono menyebut, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing wajib menginventarisasi dan mengumpulkan anak-anak tersebut di shelter tertentu.

“Distribusi nanti dilakukan di shelter, bukan di jalan. Harapannya tidak mengganggu ketertiban umum, lalu lintas, maupun aktivitas masyarakat,” tegasnya.

Tak hanya anak tidak sekolah, Perpres 115 juga memperluas penerima MBG kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, baik guru maupun non-guru yang bekerja di lingkungan sekolah.

“Masalahnya di pencatatan penerima manfaat. Karena sebelumnya mereka memang belum terdata. Begitu data masuk, akan segera dilayani,” katanya.

Sementara itu Ketua Yayasan Arlindo Harmoni Sejahtera Sri Lestari mengatakan, pihaknya saat ini tengah menginventarisir sejumlah anak-anak yang tidak dalam bangku sekolah. Ia merencanakan SPPG miliknya akan beroperasi pada Senin (12/1/2025) mendatang dengan sasaran lebih dari 1000 penerima manfaat termasuk anak-anak diluar bangku sekolah.