BUTUH, purworejo24.com — Komitmen dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberdayakan potensi lokal kembali diperkuat melalui peresmian dan tasyakuran Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Butuh yang berlokasi di Dusun Ketundan RT 003/RW 006, Desa Butuh, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Senin (13/4/2026).
Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan program pemenuhan gizi berbasis masyarakat desa, yang tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Peresmian dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setyabudi serta Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel (Purn) Kuswanto, serta sejumlah relawan, mitra yayasan, dan masyarakat setempat.
Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan, ditandai dengan pemotongan tumpeng, pengguntingan pita, serta peninjauan langsung fasilitas dapur SPPG Butuh yang telah disiapkan sebagai pusat layanan pemenuhan gizi masyarakat.
Ketua Yayasan Bina Generasi Anak Desa, Mad Fauzi, menyampaikan bahwa dapur SPPG Butuh merupakan dapur keempat yang telah diresmikan dan dioperasikan oleh yayasannya.
Ia menjelaskan bahwa pengembangan SPPG di wilayah Kecamatan Butuh terus dilakukan secara bertahap.
“Di Kecamatan Butuh terdapat sekitar tujuh titik dapur SPPG. Saat ini tiga dapur sudah beroperasi, sementara empat lainnya baru diresmikan, dan dua di antaranya masih dalam tahap persiapan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, khusus untuk SPPG Butuh, pihaknya menargetkan sekitar 1.750 penerima manfaat yang berasal dari sejumlah lembaga pendidikan yang telah menjalin kerja sama (MoU).
Sekolah-sekolah tersebut antara lain SMA Negeri 11 Purworejo, SMP Negeri Butuh, MI Imam Puro Butuh, MI Lubang, serta 11 sekolah dasar di wilayah sekitar.
“Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga ke depan akan diperluas untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting,” jelasnya.
Dalam mendukung operasional dapur, Yayasan Bina Generasi Anak Desa menggandeng koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai pemasok bahan pangan.
Beberapa desa seperti Butuh, Lubang, dan Andong telah terlibat aktif dalam penyediaan bahan pangan melalui kerja sama resmi.
“Kami sudah menginventarisasi dan menjalin kerja sama dengan berbagai UMKM lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Harapannya, program ini juga mampu menggerakkan roda ekonomi desa,” tambah Fauzi.
Dari sisi kesiapan operasional, Fauzi menegaskan bahwa dapur SPPG Butuh telah didukung sarana prasarana yang memadai, tenaga relawan sebanyak 47 orang, serta tiga tenaga SPPG inti. Bahkan, kepala dapur didatangkan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang telah berpengalaman dan beberapa hari terakhir intens mempersiapkan operasional dapur.
“Kami menargetkan dapur ini memiliki standar ‘Grade A’ atau premium, baik dari sisi fasilitas, manajemen, hingga kualitas layanan. Insyaallah mulai pekan depan sudah bisa beroperasi penuh,” ujarnya.
Selain itu, pihak yayasan juga tengah mengurus berbagai sertifikasi penting, termasuk sertifikat halal dan standar kelayakan dapur. Proses ini melibatkan konsultan halal dari Kebumen serta tim fatwa dari Magelang.
Fauzi menjelaskan bahwa sejumlah tahapan seperti sertifikasi penyelia halal, keterlibatan ahli gizi, hingga sertifikasi rumah potong hewan (RPH) bagi pemasok daging menjadi bagian dari upaya menjamin keamanan dan kualitas pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan tidak hanya bergizi, tetapi juga higienis dan halal,” tegasnya.
Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi Setyabudi, menyampaikan apresiasi atas berdirinya SPPG Butuh sebagai bagian dari percepatan program nasional pemenuhan gizi.
“Kami mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian SPPG Butuh. Ini adalah langkah nyata dalam mendukung program pemerintah pusat untuk memastikan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang cukup,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui satuan tugas (satgas) berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan operasional dapur SPPG di seluruh wilayah.
Menurutnya, saat ini cakupan penerima manfaat di Purworejo masih sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan.
“Kami tidak menghambat, justru mendorong agar seluruh dapur yang sudah masuk sistem bisa segera beroperasi. Tentu dalam pelaksanaannya perlu evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Dion juga menyoroti pentingnya pemenuhan berbagai aspek pendukung, seperti pengelolaan limbah, standar higienitas melalui dinas kesehatan, serta sertifikasi halal.
Menurutnya, semua itu harus dipenuhi secara bertahap seiring berjalannya program.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, distribusi layanan SPPG akan diperluas tidak hanya untuk pelajar, tetapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Ini adalah langkah strategis untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi masa depan,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Ahli Badan Gizi Nasional (BGN), Kolonel (Purn) Kuswanto, menekankan pentingnya semangat kebersamaan dan rasa syukur dalam menjalankan program tersebut.
Ia menyebut bahwa keberadaan dapur SPPG merupakan bentuk perjuangan kolektif untuk masa depan bangsa.
“Orang yang mengelola dapur ini adalah pejuang. Ini misi mulia karena yang menerima manfaat adalah anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Kuswanto juga mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan program yang masih relatif baru, berbagai kekurangan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu, diperlukan keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi.
Ia juga menyoroti pentingnya prioritas layanan bagi kelompok 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), yang menurutnya masih belum sepenuhnya optimal di lapangan.
“Padahal ini yang paling penting, karena menentukan kualitas generasi ke depan. Asupan gizi pada masa kehamilan sangat berpengaruh terhadap lahirnya generasi unggul,” tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, saat ini di Kabupaten Purworejo terdapat sekitar 60 dapur SPPG yang telah berdiri dan telah beroperasi. Jika ditambah yang masih proses ada sekitar 116 SPPG.
Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring proses pembangunan dan persiapan dapur lainnya.
Program SPPG sendiri merupakan bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang merata.
Indonesia saat ini tengah mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu menjalankan program serupa.
“Negara lain sudah memulai sejak lama, bahkan ada yang sejak ratusan tahun lalu. Indonesia baru memulai beberapa tahun terakhir, sehingga perlu kerja keras bersama untuk mengejar ketertinggalan,” jelas Kuswanto.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, yayasan, relawan, dan masyarakat, keberadaan SPPG diharapkan tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa serta fondasi dalam mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045.
Program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi penerima langsung, tetapi juga bagi seluruh ekosistem masyarakat desa yang terlibat di dalamnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
