Puluhan Warga Pro Quarry Ajak DPRD Bersama Bupati Purworejo Turun Selesaikan Konflik Wadas

oleh -
Spanduk bertuliskan "Negoro Duwe Gawe Bupati Meneng wae" dibawa warga saat audiensi dengan DPRD Purworejo
Spanduk bertuliskan "Negoro Duwe Gawe Bupati Meneng wae" dibawa warga saat audiensi dengan DPRD Purworejo

PURWOREJO, purworejo24.com – Puluhan warga Pro Quarry Desa Wadas, Kecamatan Bener mengajak DPRD dan Bupati Purworejo turun untuk menyelesaikan konflik Desa Wadas. Hal itu dilakukan Warga Pro Quarry lantaran mereka sudah jenuh dengan konflik horizontal yang terjadi antara warga pro dan kontra penambangan Quarry di desanya.

Dengan membawa sejumlah spanduk bertulisan keluhan, seperti “Pak Bupati Kok Meneng Wae (Pak Bupati Kok Diam Saja), ada juga yang bertuliskan “Aku Tak Rela Desa Wadas Dihuni Orang Asing”, dan ada juga yang lebih satir “Pak Bupati, Pak DPRD, Kami Sudah Lelah, Segera Ukur Tanah Kami,” serta beberapa spanduk bernada pilu lainnya, mereka menggelar audiensi dengan DRPD Purworejo.

Kegiatan mereka kali ini meminta para pengambil kebijakan segera turun aktif menyelesaikan tahapan pengadaan tanah di Desa Wadas serta konflik yang sering muncul. Kejenuhan mereka terhadap konflik Desa Wadas disebabkan persoalan yang tak kunjung usai terkait penambangan Quarry.

Hal tersebut menjadi dilema bagi warga yang harus berhadap-hadapan dengan tetangga sendiri, kerabat sendiri bahkan keluarga sendiri karena beda pendapat.

Perwakilan Warga Wadas Pro Quarry, Wasisno mengatakan, warga datang ke dewan menyampaikan kondisi riil di Wadas yang sarat akan konflik horisontal yang terjadi. Lingkungan dengan konflik berkepanjangan yang terjadi di Desa Wadas membawa pengaruh buruk dalam psikis, tumbuh kembang serta pendidikan anak yang kini mulai tampak pada anak-anak sampai remaja baik usia TK,
SD,SMP hingga SMA.

“Kami minta dukungan ke DPRD Purworejo agar bisa menyolidkan antara DPRD, Bupati, Kapolres dan Dandim biar satu visi misi untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas,” katanya kepada purworejo24 com usai Audiensi di Gedung B DPRD Purworejo pada Jumat 28 Januari 2022.

Dijelaskan, sebagai warga pendukung penambangan, intimidasi terus berlangsung selama 24 jam dari warga yang kontra. Terlebih warga yang tinggal di dekat jalan, warga kerap mendapat perlakukan yang tidak semestinya.

Diantaranya sepeda motor digeber, ketika pulang dari bepergian, disoraki saat melintas di posko kontra. Sebagian dari mereka yang kontra adalah tetangga mereka sendiri, meskipun beberapa diantaranya juga berasal dari luar desa.

“Warga yang pro berdasarkan data ada sekitar 300-an KK. Selama ini kami kumpulkan data secara sukarela kami juga melengkapi data untuk memudahkan proses pengadaan tanah, kalau yang datang ke dewan hari ini ada sekitar 80 warga, mereka bukan orang lain, semua warga pemilik lahan,” jelasnya.

Menurutnya, konflik horizontal itu sebetulnya tidak perlu terjadi. Meskipun terjadi pro dan kontra, ini adalah hal yang biasa dalam masalah tanah atau agraria. Ia menduga, warga yang belum setuju memang belum menerima penjelasan atau mendapat sosialisasi secara lengkap. Sehingga apa yang ada di benak warga adalah “Pokoke Ora”.

“Seandainya sosialisasi itu tersampaikan secara jelas dan detail mungkin akan beda, kami yang pro akhirnya mendukung karena dari awal coba mendengarkan, jadi mungkin sosialisasinya belum maksimal. Kami beberapa kali juga sempat mencoba menjelaskan, tetapi semua ditutup dengan kalimat pokoke ora. Maka dari itu pemerintah harus turun untuk mengakhiri konflik ini secepatnya,” ujarnya.

Menurutnya, kadang warga berpikir, nilai ganti rugi itu menjadi tidak sebanding dengan konflik yang terjadi begitu lama. Nilai ganti rugi harus dibayar mahal dengan kegiatan masyarakat yang banyak terhenti sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial.

“Yasinan sudah tidak ada, warga saling curiga, warga kontra punya gawe kami tidak diundang, meninggal dunia ga mau layat. Kalau saya sendiri tidak begitu, saya masih biasa saja dengan warga kontra, ada yang tengah berduka saya tetap datang,” ujarnya.

Ditegaskan, warga pro penambangan optimis permasalahan ini bisa diselesaikan dari tingkat bawah (pemerintah daerah) tidak perlu harus lapor ke Presiden Joko Widodo. Meskipun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dikabarkan mau turun untuk memberikan solusi.

“Jadi kalau iya ya segera dilaksanakan, kalau tidak jadi kami bisa segera ambil langkah. Sudah lama pak, Kasihanilah kami sebagai warga Purworejo yang lahir disitu,” tegasnya.

Sementara itu Kelik Susilo Ardani, dari unsur Pimpinan Dewan menanggapi, aspirasi dari warga pro penambangan sudah ditampung, dan akan segera ditindaklanjuti dengan mempertemukan beberapa stakeholder dan pengambil kebijakan. Inti keluhan warga adalah dampak sosial dan konflik di lapangan.

“Tadi dari Pemkab dan Forkopimda juga datang dan mendengarkan, tinggal dikoordinasikan saja,” tandasnya. (P24-bayu)

Tinggalkan Balasan