UMK Purworejo 2022 Diusulkan Naik 0,34 persen atau Setara Rp6.478,00

oleh -
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo, Gathot Suprapto
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Purworejo, Gathot Suprapto

PURWOREJO, purworejo24.com – Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo resmi mengusulkan kenaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tahun 2022 sebesar 0,34 persen. UMK Purworejo yang semula sebesar Rp 1.905.400 menjadi 1.911.878 yang akan diterapkan pada awal tahun 2022.

<

Artinya, dengan kenaikan jumlah itu perusahaan wajib menaikkan gaji karyawan nya setara Rp 6.478 dari UMK senilai. Penetapan tersebut disahkan dalam rapat bersama anggota dewan pengupahan, pengusaha dan beberapa unsur yang terkait pada Selasa (16/11/2021 kemarin di Aula Disnaker

“Kami sudah rapat kemarin dengan Dewan Pengupahan Daerah, kita menghitung formulasi pengupahan sesuai PP no 36 tahun 2021 sebesar 0,34 persen,” Kata kepala Disnaker Gatot Suprapto usai rapat bersama anggota dewan hari ini Rabu (17/11/2021).

Ia menjelaskan, penetapan UMK Purworejo tahun 2022 itu mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 pasal 26 dan pasal 34. Penghitungan Upah Minimum Tahun 2022 menggunakan formula penyesuaian Upah Minimum dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022.

“Kita tinggal masukan data dan variabel-variabel yang untuk menghitung kenaikan tersebut,,” paparnya.

Dari informasi yang didapat Purworejo 24.com dalam PP 36 nomor 2021 tentang Pengupahan disebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik (BPS).

“Ini formulasi sudah ada petunjuk bagi kami untuk menghitung besaran UMK berdasarkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain,” katanya.

Hasil penetapan tersebut nantinya akan diserahkan kepada pak bupati dan selanjutnya direkomendasikan ke Gubernur Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai UMK resmi Tahun 2022.

“Karena UMK sudah menjadi kewenangan untuk gubernur untuk menetapkan,” tandasnya. (P24-bayu)

Tinggalkan Balasan