PURWOREJO, purworejo24.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Juni 2026, sebanyak 155.620 penerima manfaat telah terlayani atau mencapai 85,17 persen dari total potensi penerima manfaat yang mencapai 182.707 orang.
Capaian tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program MBG Kabupaten Purworejo yang digelar di Pendopo Kabupaten Purworejo, Senin (8/6/2026).
Kegiatan dihadiri Bupati Purworejo, Wakil Bupati Purworejo, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo Amat Jainudin, organisasi perangkat daerah terkait, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra penyelenggara, serta sejumlah asosiasi peternak.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menegaskan bahwa Program MBG bukan sekadar program pembagian makanan, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik.
“Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif,” katanya.
Menurut Bupati, kualitas pelaksanaan program harus terus menjadi perhatian utama, mulai dari sarana dan prasarana, mutu bahan baku, distribusi makanan, variasi menu, keamanan pangan hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.
Selain itu, evaluasi berkala dan survei kepuasan penerima manfaat dinilai penting agar pelayanan terus mengalami perbaikan. Kritik dan masukan masyarakat juga perlu ditindaklanjuti secara cepat untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.
Kepala KPPG Sleman, Harsono Budi Waluyo, memaparkan bahwa secara keseluruhan terdapat 131 SPPG yang terdata di Purworejo, terdiri atas 68 SPPG operasional, 14 SPPG siap operasional, 2 SPPG di lahan milik pemerintah daerah, dan 47 SPPG dalam tahap persiapan.
Namun demikian, terdapat sejumlah SPPG yang untuk sementara dihentikan operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan teknis, khususnya terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“IPAL menjadi catatan yang tidak bisa ditawar. Keberadaannya sangat vital karena berkaitan dengan pengelolaan limbah dan harus memenuhi baku mutu lingkungan. Jika belum memenuhi standar yang ditetapkan, operasional SPPG akan disuspensi sampai dilakukan perbaikan,” jelas Harsono.
Di Purworejo sendiri, terdapat 12 SPPG yang masih harus melakukan pembenahan terkait IPAL.
Selain persoalan infrastruktur, ia juga meluruskan terkait keterlambatan pengisian dana operasional atau top up pada sejumlah SPPG.
Harsono menegaskan bahwa kendala yang terjadi bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan proses administrasi pencairan dana dari pemerintah pusat yang masih berlangsung.
“Sebagian besar rekening virtual sudah terisi pada Jumat lalu. Untuk Purworejo masih ada sekitar 13 SPPG yang menunggu proses penyelesaian administrasi. Dana tersedia, hanya proses pencairannya yang masih berjalan,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga menegaskan sejumlah aturan teknis penyelenggaraan MBG.
Setiap SPPG diwajibkan memenuhi standar manajemen, administrasi, keamanan pangan, mutu gizi, hingga pendataan penerima manfaat.
Beberapa jenis menu juga dibatasi penggunaannya. Produk pangan olahan tertentu dan makanan dengan kandungan gizi yang sulit diukur secara pasti tidak dianjurkan dalam program MBG.
Sebaliknya, menu yang diperbolehkan harus diproduksi langsung oleh SPPG dengan bahan baku yang jelas dan terukur kualitas gizinya.
Selain itu, penyelenggara juga dilarang bergantung pada satu pemasok bahan baku.
Diversifikasi pemasok dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus memperkuat rantai pasok lokal.
Pemerintah menegaskan pengelolaan keuangan program harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik mark up maupun konflik kepentingan.
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam rapat tersebut adalah anjloknya harga telur bebek yang dikeluhkan peternak lokal.
Melalui forum koordinasi itu, pemerintah berupaya mempertemukan pelaku usaha peternakan dengan pengelola SPPG agar tercipta kemitraan yang saling menguntungkan.
Harsono menjelaskan, sejak awal Program MBG dirancang untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga bagi petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
“Hari ini ada business matching antara SPPG dengan petani dan peternak. Kami ingin SPPG menjadi offtaker yang menyerap produk lokal, termasuk telur bebek yang saat ini harganya sedang turun. Ini langkah konkret agar Program MBG juga membantu menjaga keberlangsungan usaha masyarakat,” katanya.
Terkait harga komoditas, lanjut Harsono, asosiasi peternak, yayasan penyelenggara, dan pemerintah daerah akan duduk bersama untuk membahas harga pembelian yang wajar sehingga mampu melindungi peternak sekaligus menjaga efisiensi program.
Melalui penguatan koordinasi, peningkatan standar keamanan pangan, dan optimalisasi penggunaan produk lokal, Program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
