Tagih Ganti Rugi Lahan, Warga Terdampak Bendungan Bener Gelar Orasi dan Bentangkan Spanduk

oleh -
Puluhan warga membentangkan spanduk di jalan masuk proyek Bendungan Bener di Dusun Kalipancer.
Puluhan warga membentangkan spanduk di jalan masuk proyek Bendungan Bener di Dusun Kalipancer.

PURWOREJO, purworejo24.com – Puluhan warga pemilik lahan terdampak pembangunan Bendungan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, yang belum mendapat ganti rugi lahan melakukan aksi untuk menagih pembayaran ganti rugi lahan terhadap pemerintah, di jalan masuk proyek Bendungan Bener di Dusun Kalipancer, Desa Guntur, Kecamatan Bener, pada Selasa (23/2/2021). Aksi dilakukan warga dengan cara orasi dan membentangkan spanduk dengan berbagai tulisan tagihan ganti rugi lahan.

Koordinator aksi, Eko Siswoyo, mengatakan, aksi itu dilakukan sebagai bentuk aspirasi warga agar segera mendapatkan pembayaran ganti rugi lahan yang selama ini belum direalisasikan.

“Tuntutan kami supaya uang ganti rugi lahan tersebut segera dibayarkan karena sampai saat ini sesuai hasil kesepakatan musyawarah ganti kerugian untuk lahan belum dibayarkan dan untuk sementara kami menghentikan dulu pekerjaan proyek sampai nanti dibayar,” katanya.

Aksi itu, lanjutnya, diikuti oleh warga pemilik tanah terdampak pembangunan Bendungan Bener yang berasal dari 5 desa di Kecamatan Bener dam 1 desa di Kecamatan Gebang.

“Karena sampai saat ini baru terbayarkan 154 bidang dan selebihnya belum terbayarkan, makanya kami meminta kepada pihak PT untuk menghentikan atau istirahat sementara sampai uang ganti rugi itu dibayarkan,” ungkapnya.

Dikatakan, pihak warga juga pernah bertemu dengan BPN dan BBWSO serta menyepakati agar suasana kondusif dari pihak PT untuk bisa menghentikan dulu kegiatan proyek di Bendungan Bener tersebut supaya tidak terjadi gejolak.

“Harapannya, agar suara kami segera didengarkan  bahwa kami sudah sepakat dengan harga yang ditentukan akan tetapi pada pas hari H kenapa masih diulur-ulur, makanya warga meminta kalau memang sudah disepakati segeralah dibayarkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kasi Penanganan Sengketa pada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Purworejo, Tukiran, saat dihubungi melalui pesan Whatsapp mengatakan, kalau pembayaran tanah tersebut merupakan kewenangan dari Lembaga Managemen Aset Negara (LMAN)  dan BPN belum tahu kapan akan dibayarkan.

“Kalau dari BPN sifatnya mengikuti LMAN yang di Jakarta karena mereka yang mempunyai kewenangan kita hanya mengikuti perintahnya saja,” ujarnya.(P24-Wid)