SEMARANG, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Kegiatan yang digelar Kementerian Sekretariat Negara RI melalui Sekretariat Wakil Presiden RI tersebut berlangsung di Semarang, Selasa (22/9/2026).
Dalam agenda tersebut, Bupati Yuli Hastuti bersama para bupati/wali kota se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara turut menandatangani komitmen pencegahan dan percepatan penurunan stunting di wilayah masing-masing.
Penandatanganan tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen kepala daerah agar upaya penanganan stunting tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi diterjemahkan menjadi program dan kolaborasi nyata hingga tingkat daerah dan desa.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (PKPSDM) Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan, persoalan stunting merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi gizi.
Menurutnya, berbagai faktor lain seperti lingkungan, sanitasi, ketersediaan air bersih, infrastruktur, serta kondisi sosial masyarakat turut memengaruhi terjadinya stunting.
“Keberhasilan penanganan stunting membutuhkan penyatuan berbagai program lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga tingkat desa, sehingga intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan, diperlukan komitmen kuat dari para kepala daerah serta kolaborasi lintas sektor agar berbagai program penanganan stunting dapat berjalan secara terpadu dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kepala daerah dan kolaborasi lintas sektor, agar program penanganan stunting tidak berhenti pada kebijakan,” tegas Eddy.
Hal senada disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga pemerintahan desa.
Karena itu, menurutnya, sinergi antarlevel pemerintahan harus terus diperkuat sehingga intervensi terhadap persoalan stunting dapat dilakukan secara lebih terarah.
“Kinerja Bapak Ibu semua dipertaruhkan untuk anak-anak kita. Tidak perlu hanya sekadar komitmen, tetapi ini harus melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting,” kata Ahmad Luthfi.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Jawa Tengah telah melakukan berbagai intervensi untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk menjangkau masyarakat di wilayah desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan dokter spesialis.
Menurut Ahmad Luthfi, layanan tersebut juga dapat diarahkan ke wilayah yang memiliki persoalan stunting tinggi sehingga intervensi kesehatan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
“Karena pentingnya layanan kesehatan yang benar-benar hadir hingga wilayah terpencil, sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai gizi dan kesehatan anak,” katanya.
Rakortek tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan berbagai intervensi pencegahan stunting berjalan terpadu.
Bagi Pemkab Purworejo, komitmen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan upaya pencegahan stunting tidak hanya berfokus pada penanganan ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga memperkuat upaya promotif dan preventif, termasuk peningkatan kualitas kesehatan, sanitasi, lingkungan, pemenuhan gizi, serta akses pelayanan dasar masyarakat.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
