LOANO, purworejo24.com – Pengembangan Borobudur Highland memasuki tahap penting. Pemerintah bersama World Bank dan sejumlah kementerian/lembaga membahas kesiapan infrastruktur dasar kawasan sebagai bagian dari penyiapan Sustainable and Quality Tourism Development Program (SQTDP).
Pembahasan dilakukan melalui kunjungan lapangan dan diskusi di De Loano Glamping, Kabupaten Purworejo, pada 10 Agustus 2026 lalu.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses penilaian kesiapan kawasan sebelum memasuki tahap appraisal.
Pertemuan melibatkan World Bank, Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB).
Dalam forum tersebut, BPOB memaparkan empat kebutuhan utama infrastruktur dasar yang diusulkan melalui SQTDP. Yakni peningkatan akses jalan menuju kawasan, pembangunan jembatan akses utama, jaringan jalan internal kawasan, serta penyediaan jaringan air bersih.
Usulan tersebut telah melalui proses verifikasi teknis bersama Kementerian PUPR, termasuk terkait Detail Engineering Design (DED), Readiness Criteria, dan dokumen lingkungan.
Untuk meningkatkan aksesibilitas, BPOB mengusulkan kelanjutan penanganan koridor Pasar Plono-Nglinggo/Bukit Ngisis sepanjang 2,47 kilometer. Ruas tersebut melengkapi sekitar 1 kilometer jalan yang sebelumnya telah ditangani Kementerian PUPR.
Selain jalan, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jembatan utama sepanjang 53,5 meter berikut jalan pendekat sepanjang 240 meter. Infrastruktur ini dirancang untuk menghubungkan jalan nasional dengan zona otorita.
Di dalam kawasan, BPOB mengusulkan pembangunan jaringan jalan sepanjang 7 kilometer yang akan menghubungkan klaster-klaster lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 50 hektare.
Pembangunan jaringan tersebut juga akan berjalan beriringan dengan penyelesaian proses Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Tak kalah penting, penyediaan jaringan distribusi air dan fasilitas tampungan air baku menjadi bagian dari prioritas. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mendukung operasional kawasan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.
Kesiapan infrastruktur dinilai menjadi salah satu kunci untuk mendorong investasi di Borobudur Highland. Sejumlah calon investor bahkan telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) dan Memorandum of Understanding (MoU).
Namun, komitmen investasi tersebut masih membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama akses jalan, air bersih, dan jaringan listrik.
Jika kebutuhan tersebut terpenuhi secara terintegrasi, investasi diharapkan dapat bergerak dari tahap komitmen menuju pembangunan fisik.
BPOB memperkirakan pengembangan kawasan berpotensi membuka investasi hingga Rp1,5 triliun. Dampaknya diharapkan tidak hanya dirasakan di kawasan otoritatif, tetapi juga menyebar ke wilayah penyangga Gelang Projo, yang meliputi Kabupaten Magelang, Kulon Progo, dan Purworejo.
Pengembangan itu juga diarahkan untuk memperkuat rantai pasok komoditas lokal serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya di kawasan perbukitan Menoreh.
Dalam diskusi tersebut, World Bank menekankan pentingnya menentukan skala prioritas dan memilih subproyek yang memiliki dampak tinggi serta dapat menghasilkan quick wins.
Pendekatan tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan memperkuat integrasi ekonomi kawasan.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas mengingatkan agar pengembangan Borobudur Highland tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, termasuk RPJPN, RPJMN, dan RKP.
Kawasan Otoritatif BPOB juga disebut sebagai salah satu usulan sentral Kementerian Pariwisata dalam kerangka Perpres Nomor 88 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.
Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, Borobudur Highland diarahkan bukan sekadar menjadi kawasan wisata baru, tetapi menjadi kawasan yang terhubung, memiliki layanan dasar yang kuat, mampu menarik investasi, sekaligus memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Tahapan selanjutnya akan berlanjut melalui proses penyiapan program SQTDP dan pembahasan lintas kementerian/lembaga sesuai ketentuan yang berlaku. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
