Surakarta, purworejo24.com – Di tengah berbagai capaian pertumbuhan ekonomi nasional, muncul perdebatan publik mengenai arah pembangunan Indonesia yang dinilai masih menyisakan paradoks sosial di berbagai daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, dalam refleksi bertajuk “Meluruskan Arah Sejarah: Saat Negeri Kaya Menolak Hidup Dalam Paradoks” yang ditulis di Surakarta, pada Jumat (22/5/2026).
Dalam tulisannya, Azis menyoroti kondisi Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam yang selama puluhan tahun mampu menjaga stabilitas ekonomi, namun dinilai belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus diumumkan setiap tahun belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat di daerah penghasil sumber daya alam.
Ia mencontohkan masih adanya petani yang kesulitan menghadapi harga panen tidak stabil, nelayan yang terbebani biaya operasional tinggi, hingga masyarakat desa yang harus merantau karena minimnya lapangan pekerjaan.
“Tanah yang kaya justru sering melahirkan masyarakat yang miskin. Kawasan tambang strategis masih menyisakan desa dengan infrastruktur terbatas dan kualitas lingkungan yang menurun,” tulis Azis.
Ia menilai selama lebih dari dua dekade terakhir, pola pembangunan nasional cenderung berfokus pada stabilitas ekonomi dan pertumbuhan investasi, tetapi belum maksimal dalam membangun kemandirian industri dan pemerataan manfaat ekonomi.
Dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Azis melihat adanya upaya untuk mengubah pola lama tersebut melalui berbagai program strategis seperti hilirisasi industri, penguatan swasembada pangan, industrialisasi nasional, penguatan koperasi desa, hingga program makan bergizi gratis.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut bukan hanya persoalan teknis pembangunan, melainkan bagian dari perubahan cara pandang negara terhadap rakyat kecil.
“Rakyat kecil tidak boleh lagi diposisikan hanya sebagai objek statistik pertumbuhan. Petani, nelayan, dan masyarakat desa harus menjadi bagian utama dari arah pembangunan nasional,” ungkapnya.
Azis juga menilai perubahan besar selalu menghadapi tantangan, termasuk munculnya keraguan maupun kepentingan yang telah lama nyaman dengan pola ekonomi lama berbasis ekspor bahan mentah.
Meski demikian, ia optimistis Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kedaulatan ekonomi apabila kekayaan nasional mampu dikelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Ia membandingkan transformasi ekonomi Indonesia dengan sejumlah negara yang berhasil bangkit melalui perubahan arah pembangunan, seperti Korea Selatan dan Tiongkok, yang dinilai mampu keluar dari krisis dan kemiskinan melalui penguatan industri nasional dan keberpihakan terhadap rakyat.
Pada akhirnya, Azis menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak semata dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, maupun indeks pasar, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasa hidup lebih layak dan bermartabat di negaranya sendiri.
“Jika ekonomi tumbuh, keluarga kecil harus ikut bernapas lebih lega. Sebab tujuan akhir pembangunan adalah menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi rakyat,” pungkasnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
