PURWOREJO, purworejo24.com – Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mendorong penguatan regulasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas.
Menurut dia, negara harus hadir untuk memastikan kelompok disabilitas memperoleh akses dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) khusus penyandang disabilitas yang digelar bekerja sama antara organisasi MDI dan Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).
Dalam sambutannya, Bahlil menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai kelompok yang memiliki kekurangan. Sebaliknya, mereka memiliki kemampuan dan potensi yang patut dihargai serta mendapatkan dukungan dari negara.
“Saya tidak mengatakan saudara-saudara kita ini adalah orang yang berkekurangan. Secara fisik mungkin berbeda dengan kita, tetapi yang sehat-sehat ini belum tentu bisa mengaji sebaik apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita,” kata Bahlil.
Menurut dia, kegiatan MTQ khusus disabilitas menjadi bukti bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berprestasi dan berkontribusi di tengah masyarakat.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Bahlil mengatakan, keadilan yang diajarkan dalam Al Quran tidak hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial kemasyarakatan.
Nilai keadilan tersebut, kata dia, harus diwujudkan dalam kebijakan publik yang memberikan perlindungan dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara.
“Kaum disabilitas juga layak memperoleh akses yang sama di segala bidang. Tidak boleh mereka terabaikan terhadap hak-hak mereka. Bahkan karena kekhususannya, kaum disabilitas wajib memperoleh perhatian lebih dari negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta Fraksi Partai Golkar di DPR RI untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang saat ini mengatur penyandang disabilitas. Jika aturan yang ada dinilai belum mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan secara optimal, Golkar siap mendorong perubahan kebijakan.
“Saya perintahkan Golkar harus dapat menginisiasi undang-undang pemberdayaan kaum disabilitas. Kalau undang-undang itu sudah ada, tolong dicek seberapa besar efektivitasnya dan seberapa besar kesempurnaannya,” kata dia.
Ia menegaskan bahwa apabila masih terdapat kekurangan dalam implementasi maupun substansi regulasi yang berlaku, Fraksi Golkar harus berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan perbaikan.
“Kalau belum sempurna, belum berpihak, dan belum bisa dieksekusi dengan baik, Fraksi Golkar harus berani berada di garda terdepan untuk merumuskan perubahan ke arah yang lebih baik,” tegasnya.
Bahlil bahkan menyatakan akan menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden agar perhatian terhadap penyandang disabilitas semakin diperkuat dalam berbagai program pemerintah.
Menurut dia, seluruh warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang kondisi fisik, latar belakang pendidikan, maupun status sosial. Karena itu, pembangunan nasional harus menjangkau semua kelompok masyarakat secara adil dan merata.
“Golkar tidak pernah memilih kasih. Satu suara dari penyandang disabilitas nilainya sama dengan satu suara dari orang yang bergelar doktor. Semua sama di mata negara,” ujarnya.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
