PURWOREJO, purworejo24.com – Ketua LSM Surya Mentari Semesta (SMS) Purworejo, Arbaah Mintaraga, menyoroti pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Kabupaten Purworejo yang kini memasuki tahap akhir.
Arbaah menjelaskan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023 sebagai pengganti UU 5/2014 memuat berbagai prinsip dasar penyelenggaraan ASN, mulai dari definisi, peran, penataan, kesejahteraan hingga nilai-nilai fundamental seperti profesionalitas, netralitas, meritokrasi, dan akuntabilitas.
“Meritokrasi adalah sistem ideal yang mengedepankan ‘apa yang bisa Anda lakukan’, bukan ‘siapa Anda’. Ini menjadi fondasi untuk membangun pemerintahan dan organisasi yang lebih baik serta bersih,” ujarnya, pada Rabu (10/12/2025).
Ia berharap prinsip tersebut benar-benar menjadi tolok ukur dalam penentuan tiga besar kandidat JPT Pratama yang telah melalui seluruh tahapan seleksi secara ketat.
Menurutnya, ketiga kandidat yang masuk tahap akhir tentu telah melalui proses panjang dan menunjukkan kualitas yang sepadan.
Namun, Arbaah menyoroti munculnya sebuah pernyataan dari salah satu ASN di sebuah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyampaikan dukungan terbuka kepada salah satu calon melalui media.
Pernyataan itu dinilainya berpotensi menggiring opini publik dan dapat menimbulkan persepsi keberpihakan.
“ASN yang bersangkutan, yang berprofesi sebagai PPL di salah satu kecamatan, tampak terpengaruh oleh friksi internal sehingga mengarah pada keberpihakan tertentu. Hal semacam ini bisa mencederai kepercayaan publik terhadap objektivitas proses seleksi, dan seharusnya bisa dihindari,” tegasnya.
Arbaah menyebut bahwa sebagai ASN, yang bersangkutan seharusnya menjaga netralitas dan martabat profesinya demi menjaga citra positif ASN di mata masyarakat.
Ia juga menilai perlu ada penelusuran apakah pernyataan tersebut muncul karena adanya titipan atau dorongan dari pihak tertentu, termasuk dari kandidat yang kini masuk daftar tiga besar.
Ia mendorong Bupati Purworejo melalui Kepala BKPSDM untuk meminta klarifikasi dari ASN tersebut serta menelusuri kemungkinan adanya pengaruh pihak lain.
“Agar ke depan kita mendapatkan pribadi-pribadi ASN yang benar-benar berintegritas, tanpa tendensi dan tanpa intervensi, demi mewujudkan Purworejo yang lebih baik,” pungkasnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
