PURWOREJO, purworejo24.com – Setelah dua tahun yaitu di tahun 2020 dan 2021, Indonesia tidak bisa memberangkatkan jamaah haji, lantaran terkendala pamdemi covid-19, pada tahun 2022 ini, pemerintah optimis dapat menerbangkan jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Berbagai titik terang sudah mulai terlihat seiring upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah.
Optimisme ini diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), KH Muslich Zainal Abidin, usai memberikan sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di sebuah gedung pertemuan di Jalan Jalan Mayjend Sutoyo nomer 52 Purworejo, pada Kamis tanggal 17 Maret 2022.
KH Muslich Zainal Abidin yang masuk di Komisi 8 dan memiliki mitra kerja bersama Kementrian Agama (Kemenag), merasa optimis jika tahun ini Indonesia bisa memberangkatkan haji. Ini didasarkan pada perkembangan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran protokol kesehatan yang tertuang dalam edaran dari Otoritas Bandara Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA) per 5 Maret 2022 lalu.
Komisi 8 bersama Kemenag terus berkoordinasi dan jalin komunikasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi serta pihak-pihak terkait agar Indonesia bisa mengirimkan jamaah haji ke Arab Saudi.
“Doakan ya, besuk tanggal 22 Maret 2022, saya bersama Kemenag RI akan ke Mekkah, memang belum ada keputusan, tapi insyaallah tahun ini bisa berangkat,” kata KH Muslich Zainal Abidin.
Menurutnya pelonggaran protokol kesehatan di Arab Saudi, memperbesar harapan bagi Indonesia untuk dapat memberangkatkan jamaah haji. Dirinya memgaku masih terus melakukan komunikasi yang baik dalam dua arah, dan berikhtiar bersama dalam mempersiapkan haji tahun 2022.
“Perlu diketahui bahwa ditahun 2020 itu seandainya jadi berangkat haji biaya haji habis 72 juta, tapi jamaah haji hanya dikenakan biaya 35 juta. Jadi subsidinya ada sekitar 36-37 juta. Ini disubsidi dengan uang dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH). Jadi kalau uang haji itu dulu dikelola oleh Kementerian Agama begitu saya jadi DPR almhamdulillah bersama Komisi 8 keuangan haji dikelola oleh BPKH yang ketuanya Prof. Anggito Abimanyu, yang dulu dengan anggaran 49 triliyun sekarang menjadi 179 triliyun,” ungkanya.
Dikatakan, biaya haji bagi jamaah hanya dibebankan separo, separonya lagi merupakan subsidi dari BPKH.
“Cuma ditahun 2020 itu yang berangkat hanya jatah 221 ribu orang, itu sudah dibayar dari jamaah 35 juta dari BPKH, dengan subsidi ada 36 atau 37 juta kali 221 ribu orang, namun sebelum berangkat tau tau corona, jadi batal,” ucapnya.
Dirinya berharap dengan kedatangan Komisi 8 bersama Kemenag ke Arab Saudi nanti, selain bisa memberangkan jamaah haji juga akan berusaha meminta tambahan kuota.
“Dan semoga tahun ini masih bisa bertahan, kalau kemarin 72 juta semoga besuk tetap 72 juta dan jamaah hanya dikenakan biaya haji sebesar 35 juta. Nanti subsidinya juga dari BPKH. Namun demikian tahun ini nanti keputusanya seperti apa setelah kita bersama Kemenag ke Mekkah,” harapnya.
Dengan adanya dua tahun tidak berangkat, tambahnya, jamaah haji Indonesia jadi menumpuk, oleh karena itu dirinya berharap paling tidak yang 221 ribu orang ditahun 2020 lalu yang gagal berangkat, bisa berangkat ditahun ini.
“Ikhtiyar tapi kita sangat optimis. Tapi kalau kita minta tambahan kuota dari 221 ribu orang yang di Mina nya yang tidak cukup. Wong yang 221 ribu itu nanti sudah sesak usek usekan. Harapan kita yang utama kuota tahun 2020 itu bisa berangkat tahun ini, syukur ada tambahan kuota di lanjutkan tahun depan lagi untuk kuota lainya,” pungkasnya.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
