PURWOREJO, Purworejo24.com – Kepala Desa Wadas, Kecamatan Bener bersama sejumlah warga mendatangi Gedung DPRD Purworejo, Selasa (16/2/2021). Mereka meminta solusi dan pendampingan dewan atas konflik horinontal yang semakin menguat di desa Wadas terkait proyek pembangunan Bendungan Bener.
Kepala Desa Wadas, Fahri Setiyanto mengatakan, pihaknya datang ke DPRD untuk beraudiensi bersama dewan dan pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) sebagai pemangku kebijakan dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan Bendungan Bener.
“Perwakilan warga yang datang ke sini hari ini adalah warga terdampak langsung, atau pemilik lahan. Kami ingin mencari solusi atas kondisi wadas saat ini, sebab sudah mulai ada keresahan atas konflik horisontal yang terjadi, warga mulai tidak nyaman beraktifitas, ada pemortalan dan tindakan intimidasi lainnya,” ucapnya.
Dijelaskan, konflik horisontal di desa Wadas sendiri sebetulnya sudah terjadi sejak wacana proyek pembangunan bendungan muncul. Pemicunya yakni ada warga yang mendukung dan ada yang menolak pembangunan bendungan. Perbandingannya 50:50 antara warga yang menolak dan mendukung.
“Nah warga yang sudah menyerahkan KTP dan SPPT itu termasuk warga yang dinilai sudah mendukung dan saat ini menjadi pantauan warga penolak pembangunan bendungan,” jelasnya.
Menurutnya, sesuai tugas dan fungsi kepala desa yang tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang, harapannya segera ada kejelasan dan penyelesaian permasalahan yang ada. Pembangunan bendungan merupakan proyek nasional atau program pemerintah pusat, menjadi aneh ketika permasalahan warga terdampak tidak ditanggapi oleh instansi terkait.
“Sekali lagi itu tujuan kami kesini, ingin audiensi dan berkoordinasi mencari solusi terbaik atas polemik dan permasalahan di desa Wadas,” ujarnya.
Ditambahkan, pemerintah desa juga paham apa yang dilakukan warga penolak pembangunan, sebab setiap kegiatan juga memberikan tembusan pemberitahuan, semisal kegiatan setiap minggu Mujahadah dan saat berkoordinasi dengan LBH Jogjakarta.
Pemdes juga terus berupaya untuk duduk kumpul dengan BPD, Tokoh masyarakat bahkan dengan Gempa Dewa selaku paguyuban warga penolak pembangunan. Fokus pembahasannya tetap apa yang terbaik untuk Desa Wadas. Sebab Pemdes tidak bisa sendiri, tetapi tetap harus dengan warga.
“Secara pribadi saya terus terang juga merasa terancam, karena seringkali diawasi, pergi kemana pun diawasi, saya tetap tegasnya kalau saya hanya menjalankan fungsi saya sebagai Kades,” ujarnya.
Disingung hasil audiensi, Fahri menegaskan, pertemuan dengan Kantor Pertanahan (BPN) dan BBWSSO tidak terlepas dari rencana sosialisasi yang akan dilaksanakan tanggal 22 Februari 2021 mendatang. Ia merasa koordinator lapangan juga harus dipastikan dan disiapkan,
“Karena saya kesulitan sendiri kalau tidak ada yang membantu, karena ada juga perangkat yang takut atau tidak mau karena tekanan situasi seperti saat ini, saya minta solusi,” tegasnya.
Ketua DPRD Purworejo, Dion Agasi Setiabudi menanggapi, dewan sebagai lembaga yang mewakili warga masyarakat tanpa terkecuali telah menerima masukan yang ditampung dan coba diselesaikan bersama, duduk bersama dengan pendekatan dialogis mencari titik temu antara warga yang setuju dan tidak setuju, terkait penambangan material di Desa Wadas untuk pembangunan Bendungan Bener.
“Mereka menanyakan kepastian, dan kami sudah mengkomunikasikan itu dengan menghadirkan BPN dan BBWSSO, setelah ada kepastian maka bisa segera dilaksanakan sosialisasi,” ucapnya.
Ditambahkan, terkait disampaikan sudah ada ancaman atau intimidasi di tengah masyarakat Wadas, karena itu masuk ranah penegakan hukum, maka dewan juga hanya mengkomunikasikan kepada aparat keamanan.
“Kalau intinya kami menjamin keamanan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sekali lagi ini juga prinsipnya kami tidak mengundang, tetapi mereka yang datang dan kami harus menerima dan terbuka,” ucapnya.(P24-Drt)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
