PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bupati Purworejo menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas diperolehnya Opini WTP yang ke tujuh kali secara berturut-turut ini. Bupati mengakui hal ini merupakan hasil kerja bareng semua pihak di Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Penyerahan penghargaan atas LKPD Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Purworejo, Senin (18/11/2019). Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaiman, langsung kepada Bupati Purworejo. Tidak hanya itu pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Sulaiman, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dalam sabutannya mengungkapkan pihaknya dalam MoU dengan pemerintah daerah akan melaksanakan pendampingan terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Berkaitan dengan akuntabilitas ini juga dalam MoU juga akan kita tindak lanjuti perjanjian dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan dan sebagainya terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya BLUD. Karena kebijakan BLUD kami yang menyusun kebijakan sehingga kami juga mengawal implementasinya di daerah,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil laporan yang ia dapatkan bahwa hasil belanja daerah Purworejo yang bersumber dari APBN mencapai 777 M. Salah satu anggaran yang menyerap dana besar adalah DAK fisik dan Dana Desa.
“Dapat kami laporkan bahwa total belanja APBN di Kabupaten Purworejo ini mencapai 777 M yang saya kira terbesar berada di DAK fisik maupun Dana Desa. Ada beberapa insfrastruktur yang cukup besar yaitu pembangunan permukiman ini juga mencapai 8,1 M serta di Dinas Koperasi dan UKM ini juga 950 juta,” ucapnya.
Sulaiman menyampaikan untuk tahun-tahun ke depan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia akan menerima dana dari APBN yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut juga didukung oleh keputusan Presiden bahwa Kabupaten Jawa Tengah sebagai salah satu prioritas pembangunan ekonomi.
“Ke depan anggaran (dari) APBN akan jauh lebih besar, Pak Bupati juga paham betul bahwa Jawa Tengah menjadi salah satu prioritas dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sudah ada perpresnya tentang pembangunan ekonomi tadi yang diantaranya stimulusnya akan dilakukan melalui APBN, jadi diperkirakan APBN akan jauh lebih besar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya,” ucapnya
Sementara itu Bupati Purworejo Agus Bastian mengungkapkan untuk mencapai prestasi WTP 7 kali berturut-turut tersebut bukanlah hal yang mudah bahkan untuk mendapatkan plakat dari pemerintah pusat baru 3 kali. Ia mengaku untuk hasil itu semua harus dibayar dengan kerja keras dari semua elemen yang ada.
“Terimakasih kepada jajaran OPD yang telah berupaya untuk memberikan laporan yang akurat dan Akuntabel,dan ini semua merupakan kerja keras yang tak kenal waktu siang, malam, sampai malam sekali bahkan sampai pagi dilakukan dalam rangka untuk agar Kabupaten Purworejo di dalam melaksanakan progam-progamnya sesuai waktu dan pelaporannya sesuai anggaran yang digunakan,” ucapnya.
Sekretari Daerah Kabupaten Purworejo Said Romadhon menambahkan, dengan memperoleh WTP maka Kabupaten Purworejo mendapatkan Dana Insentif Desa (DID) dari pemerintah pusat yang tidak dimiliki oleh daerah yang tidak mendapatkan WTP. Besaran DID yang diperoleh Purworejo tahun depan adalah 55 M naik dari tahun ini yang hanya 23 M.
“Dari yang 23 Milyar naik 22 Milyar menjadi 55 Milyar, intensif tersebut juga melihat parameter yang lain selain WTP yaitu Reformasi Birokrasi, pelayanan publik, kesehatan, capil, pendidikan kemudian penurunan angka kemiskinan dan masih banyak lagi,” jelasnya (P24-Byu/Adv)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
