PURWOREJO, purworejo24.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan mengusung tema “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan”, di Aula Dindikbud Purworejo, Rabu (29/7/2026).
Forum tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Tunaryo, S.Sos., Sekretaris Komisi IV DPRD H. Muh. Dahlan, S.E., Kepala Dindikbud Purworejo Yudie Agung Prihatno, S.STP., M.M., perwakilan Inspektorat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala sekolah, pengawas, Dewan Pendidikan, PGRI, komite sekolah, organisasi masyarakat, media massa, hingga perwakilan orang tua siswa.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Sigit Supriyanto, mengatakan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.
“Forum ini menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat, mengidentifikasi berbagai persoalan pelayanan pendidikan, menyusun rencana tindak lanjut, sekaligus membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat,” kata Sigit.
Menurutnya, berbagai saran dan kritik yang disampaikan peserta akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purworejo.
Ia juga menyampaikan capaian menggembirakan di bidang pendidikan, yakni hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) Tahun 2026 yang menempatkan Kabupaten Purworejo pada peringkat kelima tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk jenjang SD dan SMP.
“Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk dukungan DPRD Kabupaten Purworejo terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kabupaten Purworejo Yudie Agung Prihatno menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung visi Kabupaten Purworejo Berdaya Saing, Inovatif, dan Religius (BERSEKA) serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, salah satu program prioritas pemerintah daerah adalah “Pinter Bocahe”, yang bertujuan memastikan seluruh anak memperoleh layanan pendidikan selama 13 tahun secara berkualitas, terjangkau, dan inklusif.
“Pendidikan tidak cukup hanya memiliki sarana prasarana yang baik. Kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan kepala sekolah, menjadi faktor utama keberhasilan pendidikan,” jelasnya.
Yudie mengungkapkan, Dindikbud saat ini terus melakukan penataan sumber daya manusia melalui promosi, mutasi, dan redistribusi guru sesuai kebutuhan organisasi. Langkah tersebut dilakukan untuk pemerataan layanan pendidikan sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah.
Ia menegaskan bahwa kebijakan mutasi guru bukan merupakan bentuk hukuman, melainkan murni didasarkan pada kebutuhan organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan.
“Mutasi bukan karena suka atau tidak suka. Ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan organisasi agar pelayanan pendidikan semakin optimal,” tegasnya.
Selain penataan SDM, Dindikbud juga meminta seluruh satuan pendidikan meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
Kepala sekolah diminta segera melaporkan kerusakan fasilitas yang membahayakan keselamatan peserta didik maupun guru agar dapat segera ditangani.
Yudie juga mengingatkan pentingnya pengamanan aset sekolah mengingat masih terjadinya kasus pencurian di sejumlah sekolah.
Ia mendorong sekolah memperkuat sistem keamanan melalui pemasangan teralis, CCTV, hingga pengawasan terhadap aset daerah.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Guru diminta mengedepankan pendekatan edukatif serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan trauma bagi peserta didik.
“Pembelajaran harus berlangsung dalam suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa dapat berkembang secara optimal,” katanya.
Dindikbud juga terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait. Edukasi kepada keluarga dinilai menjadi kunci agar anak-anak yang putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Terkait pembiayaan pendidikan, Yudie menjelaskan pemerintah daerah terus mengkaji berbagai alternatif, termasuk kemungkinan penguatan dukungan anggaran di masa mendatang. Namun, ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menjadi tantangan sehingga diperlukan perencanaan yang matang.
Forum Konsultasi Publik ditutup dengan sesi dialog yang memberikan kesempatan kepada peserta menyampaikan berbagai masukan mengenai peningkatan pelayanan pendidikan, pengelolaan sekolah, pemerataan guru, sarana prasarana, hingga pembiayaan pendidikan.
Melalui forum tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo berharap terbangun pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Kabupaten Purworejo. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
