PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Predikat tersebut menjadi yang ke-14 kalinya diterima Kabupaten Purworejo dan diserahkan langsung kepada Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, S.H., di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026).
Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Purworejo dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan serta disajikan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bupati Purworejo Yuli Hastuti menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut sekaligus mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh perangkat daerah. Prestasi ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel,” ujar Yuli.
Memahami Arti WTP bagi Masyarakat
Banyak masyarakat masih menganggap WTP hanya sebagai penghargaan rutin yang diterima pemerintah daerah setiap tahun. Padahal, opini WTP memiliki makna yang lebih luas.
WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Meski demikian, opini WTP tidak serta-merta berarti tidak ada temuan atau masalah dalam pengelolaan keuangan. Dalam setiap pemeriksaan, BPK tetap dapat memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya berhenti pada perolehan opini WTP, tetapi juga sejauh mana pengelolaan anggaran daerah mampu menghasilkan program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dari Tertib Administrasi Menuju Kualitas Pelayanan
Pengamat tata kelola pemerintahan kerap menilai bahwa tantangan pemerintah daerah saat ini bukan lagi sekadar menyusun laporan keuangan yang baik, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan APBD yang dikelola secara akuntabel, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat nyata melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi daerah.
Dalam konteks tersebut, opini WTP dapat menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus mendorong penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Pemerintah Kabupaten Purworejo menyatakan akan terus mempertahankan capaian tersebut dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK.
Langkah itu penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik.
Raihan WTP ke-14 ini menjadi catatan positif bagi Purworejo. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana prestasi tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih berkualitas, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
