PURWOREJO, purworejo24.com – Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Dinperkimtan) menyiapkan sejumlah program unggulan bidang perumahan dan kawasan permukiman untuk Tahun Anggaran 2026.
Program tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas hunian masyarakat, penanganan kawasan permukiman kumuh, penyediaan hunian layak dan terjangkau, serta legalisasi tanah negara.
Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, Eko Paskiyanto, mengatakan bahwa seluruh program dirancang sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman.
“Untuk tahun anggaran 2026, Dinperkimtan menyiapkan beberapa program prioritas yang menyasar langsung kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” ujar Eko Paskiyanto, saat ditemui pada Selasa (20/1/2026).
Program pertama yakni peningkatan kualitas hunian melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada tahun 2026, Dinperkimtan menargetkan penanganan sebanyak 90 unit rumah, dengan rincian 82 unit peningkatan kualitas RTLH kategori rusak ringan hingga sedang, serta 8 unit pembangunan baru untuk rumah dengan kategori rusak berat.
Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp20 juta per unit untuk peningkatan kualitas RTLH dan Rp40 juta per unit untuk pembangunan baru, dengan total anggaran kegiatan mencapai lebih dari Rp2 miliar.
Program kedua adalah penanganan kawasan permukiman kumuh.
Berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 180.16/526/2020, luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Purworejo tercatat 126,811 hektare, dan hingga akhir tahun 2025 telah tertangani seluas 117,83 hektare.
Pada tahun 2026, Pemkab Purworejo akan menetapkan Keputusan Bupati baru terkait lokasi perumahan dan permukiman kumuh yang berada di 10 kelurahan pada 4 kecamatan, yakni Kecamatan Purworejo, Banyuurip, Bayan, dan Gebang.
Penanganan kawasan kumuh tahun 2026 difokuskan pada kegiatan nonfisik, meliputi sosialisasi, pendataan, serta pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) PAKUEMAS (Penanganan Permukiman Kumuh Bersama Masyarakat).
Pendataan dilakukan di 135 desa, meliputi jumlah rumah, kondisi rumah layak dan tidak layak huni, serta ketersediaan utilitas umum seperti air minum, MCK, dan listrik.
Program unggulan ketiga adalah penyediaan hunian murah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui program ini, Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang berlokasi di Kelurahan Bayem, Kecamatan Kutoarjo, diperuntukkan bagi MBR dengan tarif sewa terjangkau, mulai dari Rp75.000 hingga Rp175.000 per bulan.
Sementara itu, program keempat adalah sertifikasi tanah negara, yang diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah negara di Kabupaten Purworejo. Potensi tanah negara di wilayah ini diperkirakan mencapai sekitar 432 hektare, sebagian besar berada di kawasan pesisir.
Pada tahun 2026, Dinperkimtan menargetkan sertifikasi tanah negara seluas lebih dari 50 hektare menjadi hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo.
“Dengan adanya sertifikasi tanah negara, diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain seperti investor dan instansi,” jelas Eko.
Selain itu, Dinperkimtan juga menyiapkan kegiatan pengawasan dan pengendalian, serta penetapan Surat Keputusan Bupati tentang lokasi perumahan dan permukiman kumuh, termasuk beberapa lokasi baru dan satu lokasi lama.
Seluruh program tersebut diharapkan mampu mencegah tumbuhnya kawasan kumuh baru, mengurangi angka RTLH, serta meningkatkan kualitas permukiman di Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan. (P24/wid).
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
