PURWOREJO, purworejo24.com – Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo resmi menggelar rapat perdana untuk masa bakti 2025–2030 pada Rabu, tanggal 26 November 2025 kemarin.
Rapat tersebut menjadi langkah awal dalam penyusunan arah kerja dan penanganan berbagai persoalan dunia pendidikan di Purworejo.
Ketua II Dewan Pendidikan Kabupaten Purworejo, Muhammad Abdullah, saat ditemui di kediamannya, pada Kamis (27/11/2025) menjelaskan bahwa dalam pertemuan perdana tersebut terdapat beberapa agenda penting yang dibahas.
Yang pertama adalah penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Dewan Pendidikan. Agenda kedua adalah inventarisasi berbagai persoalan yang dinilai urgen dan tengah menjadi sorotan publik.
“Ada tiga persoalan yang menjadi prioritas, yakni masalah bullying di sekolah, perilaku seksual menyimpang di lingkungan pendidikan, serta isu pungutan yang muncul di beberapa sekolah,” ungkapnya.
Selain tiga isu utama tersebut, Dewan Pendidikan juga menyoroti kekosongan jabatan kepala sekolah pada ratusan SD dan SMP di Kabupaten Purworejo. Hal ini disebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan.
Hasil inventarisasi persoalan akan dikaji lebih mendalam oleh seluruh anggota Dewan Pendidikan.
Abdullah menambahkan, awal Desember mendatang akan digelar rapat lanjutan untuk menyusun rekomendasi resmi yang akan diajukan kepada Bupati Purworejo.
“Rekomendasi ini menjadi rujukan langkah apa yang dinilai paling tepat untuk diambil pemerintah daerah dalam menangani persoalan pendidikan yang mencuat di masyarakat,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri dari berbagai unsur seperti perwakilan dinas, tokoh masyarakat, serta pemerhati pendidikan.
Perbedaan latar belakang tersebut diharapkan melahirkan pandangan yang beragam sehingga rekomendasi yang dihasilkan komprehensif dan berpihak pada kemajuan pendidikan.
Terkait isu pungutan di sekolah, Abdullah menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan sebenarnya masih diperbolehkan menurut berbagai regulasi, baik Permendiknas maupun peraturan daerah.
Namun demikian, ia mengakui bahwa dalam praktiknya terdapat penyimpangan yang justru menimbulkan kesan legalisasi pungutan.
Oleh karena itu diperlukan edukasi, baik untuk sekolah sebagai penyelenggara maupun masyarakat sebagai penerima layanan pendidikan.
“Yang perlu dipahami, sampai hari ini belum ada yang namanya pendidikan gratis. Yang ada adalah pendidikan terjangkau. Artinya, yang mampu boleh berkontribusi, tetapi yang tidak mampu tetap harus bisa sekolah tanpa diberatkan pungutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Abdullah juga menegaskan bahwa isu penerapan sekolah 6 hari bagi SMA/SMK tidak menjadi pembahasan karena kebijakan tersebut merupakan ranah provinsi.
Menurutnya, sistem 6 hari sekolah bagi SD dan SMP di Kabupaten Purworejo sejauh ini berjalan baik dan diterima masyarakat.
Ia mengingat kembali bahwa ketika muncul wacana pemangkasan menjadi 5 hari beberapa waktu lalu, justru penolakan kuat datang dari berbagai elemen.
Menutup pernyataannya, Muhammad Abdullah memberikan pesan khusus agar seluruh tenaga pendidik meningkatkan pengawasan serta pembinaan karakter siswa. Bullying disebut tidak boleh ditoleransi, dan peran orang tua juga sangat menentukan.
Ia mencontohkan kebijakan pendidikan di Korea Selatan yang menolak mahasiswa dengan riwayat bullying sejak jenjang dasar hingga menengah.
“Pendidikan bukan hanya membuat anak cerdas, tapi juga menjadikan mereka baik. Cerdas tanpa akhlak hanya akan melahirkan perusak. Kita ingin anak-anak Purworejo menjadi cerdas sekaligus berperilaku baik,” tutupnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
