KUTOARJO, purworejo24.com – Permasalahan irigasi di Daerah Irigasi (DI) Loning-Kragilan, Kabupaten Purworejo, sangat komplek. Kepala Balai PSDA Probolo Unit Dinas Pusdataru Jawa Tengah, Fredi Nurcahya, menjelaskan bahwa kondisi jaringan irigasi yang ada saat ini menghadapi tantangan berat, mulai dari penurunan fungsi bendung, kerusakan infrastruktur, hingga maraknya pengambilan air secara liar oleh masyarakat.
Menurut Fredi, DI Loning-Kragilan memiliki areal irigasi seluas 2.532 hektare, dengan rincian 1.442 hektare di wilayah Loning dan 1.390 hektare di wilayah Kragilan.
Secara historis, irigasi ini ditopang oleh dua bendung, yakni Bendung Glagah di Loning dan Bendung Kragilan. Namun, akibat penurunan elevasi muka air di Kali Jali, Bendung Kragilan sudah tidak berfungsi bertahun-tahun. Akibatnya, Bendung Glagah kini harus menopang aliran air untuk dua wilayah sekaligus, sehingga bebannya semakin berat.
“Permasalahan di DI Loning-Kragilan ini sebenarnya sudah lama. Kami sudah beberapa kali mengusulkan rehabilitasi ke Dinas Pusdataru Jawa Tengah. Alhamdulillah, pada tahun 2025 ini akhirnya bisa direalisasikan untuk beberapa titik pekerjaan,” jelas Fredi, saat ditemui dikantornya, pada Selasa (30/9/2025).
Ia menambahkan, usulan rehab sebenarnya sudah diajukan sejak 2023 lalu. Namun, pada tahun itu terjadi bencana berupa amblesnya tanggul grosil di Bendung Kragilan, sehingga dana dialihkan untuk perbaikan grosil selama dua tahun, 2023–2024. Jika grosil tidak diperbaiki, suplai air ke Kragilan melalui talang irigasi dari Loning bisa terputus total.
Tahun 2025 ini, Dinas Pusdataru mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar untuk rehabilitasi DI Loning-Kragilan. Pekerjaan meliputi perbaikan selimut Bendung Ketaon, lining saluran induk Loning, penanganan kebocoran, perbaikan sedimentasi, serta perbaikan sayap pintu bendung Turus. Untuk wilayah Kragilan, dilakukan perbaikan lantai saluran dengan lining beton sepanjang 400 meter.
Namun, permasalahan tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik bendung dan saluran. Saat dilakukan pengeringan total untuk pengerjaan rehabilitasi, ditemukan fakta mengejutkan yaitu ada lebih dari 120 titik pengambilan air liar, dengan sekitar 70 titik berada di saluran Kragilan sepanjang 14 km.
Air yang seharusnya untuk sawah, justru dialirkan ke kolam-kolam ikan milik warga.
“Banyak pipa liar yang dipasang bahkan di tengah saluran, dialirkan ke kolam ikan. Ini jelas merugikan petani sawah. Saat pengeringan, semua titik itu terlihat jelas, dan langsung kami tutup permanen dengan semen dan batu,” terang Fredi.
Selain itu, lemahnya fungsi pengawasan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) juga menjadi kendala serius. Idealnya, setiap desa memiliki petugas yang mengawal distribusi air, sehingga alirannya bisa adil dari hulu hingga hilir. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pembukaan pintu air sepihak oleh petani di bagian hulu, sehingga petani di bagian hilir kekurangan pasokan air.
“Ini masalah klasik di banyak daerah irigasi, petani hulu ingin menang sendiri. Padahal sudah kita tata sesuai kebutuhan areal, tapi besoknya berubah lagi. Kalau tidak ada kawalan air, sulit tercapai distribusi yang adil,” ujarnya.
Selain menutup pengambilan liar, PSDA Probolo juga mendorong tertib pola tanam agar air bisa dimanfaatkan optimal. Sesuai SK Bupati Purworejo, musim tanam pertama (MT 1) seharusnya dimulai Oktober–November ketika air sudah tersedia. Namun, masih ada petani yang menunda hingga Desember, sehingga distribusi air menjadi tidak seimbang.
Untuk jangka panjang, Fredi menegaskan pihaknya akan kembali mengusulkan rehabilitasi lanjutan pada tahun 2026, dengan fokus utama di wilayah Kragilan.
Usulan tersebut mencakup lining beton menyeluruh di saluran Kragilan, perbaikan sedimentasi, serta penyelesaian rehabilitasi grosil yang hingga kini belum tuntas 100 persen.
“Harapan kami, di tahun 2026 nanti, perhatian lebih bisa diberikan ke DI Kragilan. Karena di situlah persoalan paling kompleks, baik dari sisi teknis infrastruktur maupun sosial masyarakatnya,” tegasnya.
PSDA Probolo sendiri membawahi tujuh daerah irigasi kewenangan provinsi di wilayah selatan Jawa Tengah, yaitu DI Watu Jagir (Wonosobo), DI Loning-Kragilan (Purworejo), DI Kali Butek (Purworejo-Magelang), DI Soropadan (Temanggung), DI Tangsi (Magelang), DI Capgawen (Temanggung), dan DI Galih (Temanggung).
Dengan kondisi DI Loning-Kragilan yang saat ini menjadi prioritas, diharapkan langkah rehabilitasi yang berkelanjutan dan pengawasan distribusi air yang ketat bisa mengurangi konflik antarpetani serta menjamin keberlangsungan pertanian di wilayah Purworejo. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
