PURWOREJO, purworejo24.com – Ratusan sekolah di Kabupaten Purworejo saat ini mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purworejo, hingga akhir Agustus 2025, tercatat ada 125 Sekolah Dasar (SD) dan 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum memiliki kepala sekolah definitif.
Kepala Dindikbud Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, menjelaskan bahwa jumlah tersebut berpotensi bertambah. Hal ini disebabkan adanya kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas, maupun berakhirnya masa jabatan periode keduanya.
“Untuk saat ini, proses pengisian kepala sekolah sudah berjalan melalui program dari pemerintah pusat, yaitu Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS). Dari jalur ini, untuk jenjang SMP ada 6 orang yang mengikuti, sementara untuk SD ada 11 orang,” ungkap Yudhie, pada Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan, setelah tahapan tersebut, Dindikbud akan melakukan pemetaan kondisi riil di lapangan. Pemetaan ini mencakup masa jabatan, lokasi penugasan, hingga kebutuhan sekolah.
Dari hasil pemetaan, nantinya akan ditentukan penempatan kepala sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.
“Bisa saja ada kepala sekolah yang sudah cukup lama di sekolah A, untuk penyegaran kita geser ke sekolah B. Ada juga yang kita berikan reward karena prestasi, sehingga ditempatkan di sekolah tertentu. Bahkan ada yang kita pertimbangkan faktor jarak agar lebih dekat dengan domisili,” jelasnya.
Menurut Yudhie, proses pengisian kepala sekolah ini bukanlah hal yang sulit, namun membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai prosedur.
Pengusulan bisa berasal dari sekolah, dinas, maupun usulan pribadi, dengan tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyebutkan bahwa peluang bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjadi kepala sekolah tetap terbuka, meskipun saat ini masih menyesuaikan dengan aturan kepegawaian.
“Untuk saat ini, potensi terbesar masih ada pada tenaga PNS yang bisa didaftarkan atau mendaftar sebagai kepala sekolah. Ke depan, tentu kita berharap regulasi lebih memberi ruang bagi PPPK agar kesempatan menjadi lebih luas,” tegasnya.
Selain kekosongan kepala sekolah, Yudhie juga menyoroti persoalan rasio murid, sekolah, dan guru di Kabupaten Purworejo. Saat ini terdapat 389 SD negeri dan 43 SMP negeri, dengan jumlah guru sekitar 6.000 orang lebih.
“Kalau dilihat dari perbandingan jumlah murid dan guru sebenarnya sudah cukup. Namun, ketika berbicara soal jumlah rombongan belajar (rombel), jumlah sekolah, dan distribusi guru, kondisinya masih kurang merata,” terangnya.
Yudhie mencontohkan, beberapa sekolah di wilayah tertentu memiliki jumlah murid yang sangat sedikit, sehingga secara ideal layak digabung (regroup). Namun, karena faktor geografis dan jarak yang jauh dari sekolah lain, sekolah tersebut tetap dipertahankan demi menjamin akses pendidikan.
“Konsekuensinya, walaupun murid sedikit, guru yang dibutuhkan tetap harus ada. Inilah yang membuat distribusi guru seolah tidak seimbang,” jelasnya.
Dindikbud Purworejo menegaskan bahwa langkah pemetaan dan pengisian kepala sekolah ini sangat penting untuk mendukung visi Purworejo Berseri (Berdaya Saing, Religius, dan Inovatif).
Melalui tata kelola pendidikan yang baik, diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing.
“InsyaAllah dalam waktu dekat semua proses akan berjalan. Yang terpenting sekarang adalah memastikan data valid dan pemetaan tepat. Karena dari data inilah kita bisa mengambil keputusan yang optimal demi pendidikan yang berkualitas di Purworejo,” pungkas Yudhie. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
