Eksekutif Mengaku Belum Terima Surat Rekomendasi KASN, DPRD Purworejo Akan Klarifikasi ke KASN

oleh -
Ketua Komisi 1 DPRD Tursiyati memberi penjelesan kepada wartawan usai rapat dengan ekskutif terkait surat rekomendasi KASN.
Ketua Komisi 1 DPRD Tursiyati memberi penjelesan kepada wartawan usai rapat dengan ekskutif terkait surat rekomendasi KASN.

PURWOREJO, Purworejo24.com – DPRD Kabupaten Purworejo menindaklanjuti dugaan Pelanggaran Mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan memanggil pihak terkait. Hal itu guna mengklarifikasi terkait surat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah beredar di media sosial tertangal 19 November 2021 yang lalu.

<

Komisi 1 DPRD Purworejo mengadakan pertemuan tertutup yang dihadiri sejumlah pihak diantaranya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purworejo Nancy Megawati , Anggota Komisi 1, Asisten 1 bidang pemerintahan, serta pejabat inspektorat. Ketua Komisi 1 DPRD Tursiyati, menjelaskan pertemuan tersebut bersifat klarifikasi atas beredarnya surat dari KASN yang ditandatangani oleh Kepala KASN langsung Agus Pramusinto yang sudah beredar luas di kalangan masyarakat.

“Mengklarifikasi terkait beredarnya copy surat rekomendasi dari KASN, nah klarifikasi itu sifatnya hanya menanyakan ke pihak eksekutif apa benar apa tidak surat itu,” katanya kepada purworejo 24.com usai rapat pada Kamis (02/12/2021).

Pihaknya menambahkan setelah diadakan klarifikasi pihak eksekutif juga belum mendapatkan surat secara resmi dar KASN. Bahkan kata Tursiyati, pihak eksekutif siap menindaklanjuti surat rekomendasi jika surat tersebut benar adanya.

“Setelah kami klarifikasi pihak eksekutif pun belum merasa atau tidak merasa menerima surat rekomendasi tersebut, kalau memang ada surat rekomendasi dari KASN berjanji untuk menindak lanjuti bahkan itu kewajiban,” katanya di ruang sidang Komisi 1.

Terkait hal tersebut pihaknya akan berkonsultasi dengan KASN dalam waktu dekat untuk mengecek kebenaran surat itu. Ia menyampaikan bahwa untuk mekanisme mutasi yang dilakukan eksekutif memang tidak menggunakan PP tahun 1994, dengan dalih konsekuensi hukuman akan lebih berat jika memakai acuan PP 94.

“Eksekutif menjawab tidak memakai acuan PP 94, kalau pakai itu justru akan lebih berat konsekuensinya ke pihak yang dimutasi,” katanya

Seperti diketahui surat rekomendasi bernomor B-4172 /KASN/11/2021 tertanggal 19 November 2021 itu ditandatangani langsung oleh Ketua KASN Agus Pramusinto. Dalam surat tersebut dijelaskan, KASN telah memeriksa laporan pengaduan terkait mutasi pegawai di lingkungan Pemkab Purworejo dan menemukan adanya dugaan pelanggaran sistem merit dalam mutasi tersebut.

Sementara itu salah satu korban mutasi, Bambang Gatot Seno Aji, mempersilakan sejumlah pihak untuk mengecek sendiri di KASN jika meragukan surat tersebut.

“Monggo silakan dicek di KASN,” katanya kepada purworejo24.com diemui di temapt terpisah. (P24-Bayu)