Pemerintahan

Wacana Satpol PP Masuk Kemendagri, Purworejo Berharap Kebutuhan Personel Terpenuhi

1
×

Wacana Satpol PP Masuk Kemendagri, Purworejo Berharap Kebutuhan Personel Terpenuhi

Sebarkan artikel ini
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, Siswantoro Dwi Nugroho, S.STP., M.M.,
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, Siswantoro Dwi Nugroho, S.STP., M.M.,

PURWOREJO, purworejo24.com – Keterbatasan jumlah personel masih menjadi tantangan utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Purworejo dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, jumlah personel Satpol PP hanya sekitar 50 orang, jauh dari standar minimal 200 personel sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, Siswantoro Dwi Nugroho, S.STP., M.M., mengungkapkan, keterbatasan tersebut dipengaruhi kemampuan keuangan daerah serta kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai.

“Karena selama ini mungkin ada keterbatasan keuangan daerah terkait pembiayaan dan aturan pembatasan alokasi untuk belanja pegawai, kemampuan personel kami sebenarnya masih di bawah standar atau masih kurang,” ungkap Siswantoro.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Terlebih, Satpol PP memiliki tanggung jawab menjaga ketenteraman, ketertiban umum, serta keindahan lingkungan perkotaan.

Ia mencontohkan kondisi Alun-Alun Purworejo yang kini terlihat tertib, bersih, dan indah. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya serta kerja personel Satpol PP yang selama ini menjalankan tugas pengawasan dan pemeliharaan ketertiban.

Namun, dengan jumlah personel yang terbatas, pengaturan petugas harus dilakukan secara efektif dan optimal. Beban kerja semakin terasa ketika harus mengamankan sejumlah kegiatan besar yang berlangsung beberapa hari berturut-turut.

“Ketika ada beberapa event, kami harus memplotting pegawai secara optimal. Bahkan, ada anggota yang hari ini bertugas, besok kembali bertugas. Kalau kegiatannya lebih dari tiga hari, kami cukup kerepotan,” jelasnya.

Beberapa kegiatan yang membutuhkan pengamanan ekstra di antaranya Karnaval SCTV selama dua hari serta kegiatan MAPSI. Kondisi tersebut membuat pembagian tugas dan pengaturan jam kerja anggota menjadi tantangan tersendiri.

Terkait wacana penggabungan Satpol PP ke dalam struktur kementerian, khususnya Kementerian Dalam Negeri, Siswantoro menyebut pihaknya masih menunggu kepastian regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Meski demikian, ia berharap apabila kebijakan tersebut terealisasi, pengelolaan kepegawaian dan pembiayaan dapat memberikan ruang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan personel sesuai standar minimal.

“Kalau nantinya menjadi bagian dari pegawai kementerian dan alokasi penggajiannya dari kementerian, mungkin ada keleluasaan terkait pemenuhan standar minimal jumlah pegawai yang kita miliki, baik di Satpol PP maupun Damkar,” ujarnya.

Kondisi kekurangan personel juga dialami jajaran Pemadam Kebakaran (Damkar). Bahkan, menurut Siswantoro, beban jam kerja petugas Damkar saat ini hampir dua kali lipat dibandingkan jam kerja bulanan ASN pada umumnya.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dinilai penting agar petugas dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa beban kerja berlebihan.

Selain persoalan personel, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Damkar.

Siswantoro menyampaikan, melalui APBD Kabupaten Purworejo tahun mendatang direncanakan pengadaan fasilitas vertical rescue serta pembangunan pos atau ruang pelayanan Damkar yang lebih representatif di sekitar Markas Komando (Mako) Damkar.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam menangani berbagai kebutuhan penyelamatan masyarakat.

Selama ini, Mako Damkar juga kerap didatangi masyarakat untuk meminta bantuan penanganan berbagai persoalan, seperti melepas cincin maupun borgol. Namun, pelayanan tersebut masih dilakukan di area emperan sehingga dinilai belum memadai.

“Besok akan kita bangun ruang pelayanan yang lebih representatif untuk masyarakat. Selama ini pelayanan seperti melepas cincin atau borgol masih dilakukan di emperan. Harapannya, ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih nyaman,” terangnya.

Ia menambahkan, komunikasi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Purworejo yang membidangi Satpol PP dan Damkar selama ini berjalan baik. Sejumlah kebutuhan serta aspirasi terkait peningkatan pelayanan telah dipetakan dan mendapat perhatian.

Ke depan, Siswantoro berharap penguatan Satpol PP dan Damkar tidak hanya melalui penambahan personel, tetapi juga peremajaan serta pengadaan peralatan operasional.
Salah satu kebutuhan yang belum dimiliki

Damkar Purworejo adalah peralatan menyelam. Padahal, kelengkapan peralatan tersebut diperlukan untuk memperluas kemampuan pelayanan dalam menghadapi berbagai situasi penyelamatan.

“Harapannya, Satpol PP dan Damkar ke depan mendapatkan jumlah personel yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih optimal. Selain itu, perlu peremajaan dan penambahan peralatan baru agar kebutuhan pelayanan masyarakat yang selama ini belum bisa kami layani, ke depan dapat terpenuhi, termasuk peralatan menyelam yang saat ini belum kami miliki,” harapnya.

Penguatan personel, sarana, dan prasarana menjadi kebutuhan penting agar Satpol PP dan Damkar mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat secara lebih maksimal. Sebab, di balik ketertiban lingkungan dan respons cepat terhadap keadaan darurat, terdapat petugas yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia serta peralatan yang memadai. (P24/wid)


Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.