PURWOREJO, purworejo24.com – Kekhawatiran petani terhadap dampak konflik di Selat Hormuz sempat memicu fenomena pembelian pupuk subsidi secara besar-besaran di sejumlah wilayah Kabupaten Purworejo.
Kondisi tersebut bahkan menimbulkan anggapan terjadi kelangkaan pupuk. Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Purworejo memastikan stok pupuk subsidi hingga saat ini masih aman dan terkendali.
Kepala DKPP Kabupaten Purworejo, Bagas Adi Karyanto bersama Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian, Fitria Kurniawati, menjelaskan bahwa lonjakan pembelian pupuk terjadi sekitar April 2026 lalu, terutama setelah Lebaran.
Banyak petani menebus pupuk secara bersamaan karena khawatir pasokan akan terganggu akibat situasi global.
“Kalau di Purworejo sebenarnya masih aman, tidak ada kendala. Hanya saja waktu itu petani khawatir pupuk akan sulit didapat, sehingga banyak yang langsung menebus pupuk bersamaan,” jelas Bagas, pada Selasa (12/5/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut bukanlah kelangkaan pupuk yang sesungguhnya, melainkan lonjakan penebusan di tingkat kios atau Pengecer Terdaftar Pupuk Subsidi (PTPS).
Bahkan di beberapa wilayah seperti Grabag dan Nambangan, stok pupuk di kios sempat habis dalam waktu kurang dari tiga jam setelah datang.
Fenomena itu juga dipengaruhi tingginya intensitas musim tanam di sejumlah daerah.
Beberapa wilayah bahkan mampu melaksanakan hingga empat kali musim tanam (MT4) dalam setahun dengan memanfaatkan varietas padi berumur pendek seperti Inpari 40 serta dukungan irigasi pompa listrik.
“Karena tanamnya sampai MT4 dan irigasinya lancar, kebutuhan pupuk tentu lebih tinggi. Tapi sampai sekarang stok masih aman,” tambahnya.
DKPP menyebutkan, Kabupaten Purworejo tahun 2026 memperoleh alokasi pupuk subsidi berupa 13.491 ton pupuk urea dan 15.000 ton pupuk NPK (Ponska).
Hingga akhir April 2026, realisasi penyerapan pupuk subsidi di Purworejo telah mencapai rata-rata 35 persen dari total alokasi tahunan, angka yang dinilai cukup tinggi secara nasional.
Di sisi harga, pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga pupuk subsidi. Bahkan sejak Oktober 2025 lalu, harga pupuk subsidi mengalami penurunan sekitar 20 persen mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi masih berlaku, yakni Rp1.800 per kilogram untuk pupuk urea dan Rp1.840 per kilogram untuk pupuk NPK.
“Kalau ada kios menjual di atas HET tentu akan ditindak tegas,” tegas Bagas.
DKPP juga menjelaskan bahwa distribusi pupuk subsidi dilakukan berjenjang, mulai dari produsen pupuk, distributor, hingga PTPS di masing-masing wilayah.
Tidak semua kios menerima pasokan setiap hari, sehingga terkadang terjadi miskomunikasi di tingkat kelompok tani terkait ketersediaan stok.
Selain itu, sebagian petani disebut menebus pupuk untuk kebutuhan satu tahun sekaligus karena rasa khawatir. Padahal idealnya penebusan pupuk dilakukan mengikuti musim tanam agar distribusi lebih merata dan sesuai kebutuhan.
“Kalau mengikuti anjuran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sesuai proporsi kebutuhan, sebenarnya cukup. Karena pupuk subsidi memang dibatasi sesuai alokasi pemerintah,” jelasnya.
DKPP juga rutin melakukan validasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) setiap empat bulan sekali untuk memastikan petani yang belum terdata dapat masuk dalam penerima pupuk subsidi.
Jika pada akhir tahun terjadi kekurangan pupuk di suatu wilayah, pemerintah dapat melakukan realokasi dari daerah lain maupun antar kecamatan.
“Intinya untuk pupuk subsidi di Purworejo aman. Sampai sekarang belum ada dampak serius terkait isu Selat Hormuz terhadap distribusi pupuk di daerah,” pungkas Bagas. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
