JAKARTA, purworejo24.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah cepat, terkoordinasi, dan transparan dalam menangani kasus hilangnya tiga Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) di Selat Hormuz.
Peristiwa tersebut terjadi setelah kapal tugboat Musaffah 2 dilaporkan meledak di kawasan perairan strategis tersebut.
Menurut Vita, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang tengah memanas meningkatkan risiko keselamatan bagi para pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di sektor maritim internasional.
Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang berdampak pada penutupan Selat Hormuz dinilai memperbesar ancaman bagi aktivitas pelayaran di wilayah tersebut.
“Keselamatan WNI, khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK, harus menjadi prioritas utama negara. Pemerintah harus memastikan proses pencarian dilakukan secara maksimal serta memberikan pendampingan penuh kepada keluarga korban,” tegas Vita Ervina dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).
Ia menilai insiden ini menjadi pengingat penting bahwa pekerja migran Indonesia yang bertugas di wilayah dengan tingkat risiko konflik tinggi membutuhkan sistem perlindungan yang lebih kuat dan komprehensif. Perlindungan tersebut mencakup proses penempatan, pemantauan kondisi kerja, hingga sistem mitigasi risiko di kawasan rawan konflik.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga meminta Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi dengan otoritas negara setempat maupun perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal tersebut.
“Negara harus hadir secara nyata. Koordinasi lintas kementerian dan diplomasi dengan otoritas setempat harus dilakukan secara intensif agar pencarian dapat segera menemukan titik terang,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.
Vita juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor maritim, terutama bagi mereka yang bekerja di jalur pelayaran internasional dengan tingkat risiko tinggi akibat dinamika konflik geopolitik.
“Kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Pemerintah perlu memperkuat sistem mitigasi risiko dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, agar keselamatan mereka lebih terjamin di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu,” pungkasnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
