BAYAN, purworejo24.com – Pemerintah Kecamatan Bayan menggelar sosialisasi penanggulangan bencana alam di Pendopo Kecamatan Bayan, Kamis (26/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purworejo, unsur Muspika Bayan, serta anggota Linmas dari 25 desa dan 1 kelurahan se-Kecamatan Bayan.
Camat Bayan, Yeni Astuti, mengatakan kegiatan tersebut merupakan rapat koordinasi yang diselenggarakan Seksi Trantibum sebagai langkah awal pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana.
Program ini merujuk pada surat edaran Bupati Purworejo yang merupakan tindak lanjut kebijakan Kementerian Dalam Negeri, yang mewajibkan setiap kecamatan membentuk wilayah tangguh bencana.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dengan anggota Linmas dalam rangka persiapan pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana. Pemerintah kecamatan tidak bisa bekerja sendiri, sehingga perlu dukungan desa, terutama Linmas sebagai garda terdepan dalam penanganan kebencanaan,” ujar Yeni.
Menurutnya, berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, sejumlah desa di Kecamatan Bayan memiliki potensi kerawanan banjir dengan pola siklus satu tahunan, tiga tahunan, hingga sepuluh tahunan.
Pada siklus tertentu, banjir dapat berdampak besar apabila curah hujan tinggi dan infrastruktur sungai maupun tanggul tidak dalam kondisi optimal.
“Bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita minimalkan. Kesiapan menyelamatkan diri, melindungi aset, dan menjaga lahan pertanian menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Dalam tahap awal ini, pemberdayaan Linmas menjadi fokus utama karena belum terbentuk wadah relawan kebencanaan di tingkat kecamatan.
Linmas diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah desa dalam menjalankan standar pelayanan minimal, termasuk respons cepat terhadap kebakaran maupun bencana lainnya.
Yeni menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan laporan, termasuk penyampaian titik koordinat kejadian, agar BPBD maupun Damkar dapat segera melakukan penanganan tanpa kendala di lapangan.
Ke depan, pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana tidak hanya melibatkan pemerintah dan desa, tetapi juga unsur relawan, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan melalui kolaborasi pentahelix.
“Ketahanan masyarakat adalah kunci. Relawan atau Linmas harus memiliki pengetahuan dan keterampilan penyelamatan diri, sehingga saat menolong tidak justru menjadi korban,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan membangun kemandirian desa dan kecamatan dalam menghadapi bencana.
Untuk tingkat desa dikenal dengan istilah Desa Tangguh Bencana (Destana), sedangkan di tingkat kecamatan disebut Kecamatan Tangguh Bencana.
“Bencana bisa terjadi pada siapa saja dan menjadi tanggung jawab bersama. Ada lima unsur yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. BPBD tidak mungkin menangani 425 desa dan 16 kecamatan secara bersamaan tanpa dukungan di lapangan,” jelas Wasit.
Ia menambahkan, melalui instruksi bupati dan surat edaran yang telah disampaikan ke desa dan kelurahan, pembentukan Destana dan Kecamatan Tangguh Bencana terus didorong. Namun, pelaksanaannya masih beragam, ada yang sudah terbentuk dan ada yang belum.
“Kalau menunggu fasilitasi penuh dari BPBD tentu memerlukan waktu karena keterbatasan anggaran. Desa sebenarnya bisa mengalokasikan dana desa untuk kebencanaan. Jika desa kuat dan kecamatan kuat, maka ketahanan daerah juga akan semakin kuat,” ujarnya.
BPBD juga memprioritaskan pembentukan Destana di wilayah pegunungan dan pesisir yang memiliki potensi bencana seperti banjir dan longsor.
Harapannya, desa dan kecamatan mampu mandiri serta tidak sepenuhnya bergantung pada BPBD saat terjadi bencana.
Dengan sinergi dan kesiapsiagaan sejak dini, Kecamatan Bayan optimistis dapat mewujudkan wilayah yang tangguh, sigap, dan mampu meminimalkan risiko serta dampak kerugian akibat bencana. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
