Kisruh Tanah Kas Desa Di Purworejo, Puluhan Tahun Jadi Tempat Usaha, Warga Bayar Rp1 Juta, Pemdes Minta Rp 12 Juta

oleh -
oleh
Pemasangan baliho
Pemasangan baliho

PURWOREJO, purworejo24.com– Kisruh penggunaan tanah kas Desa Kemiri Kidul di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah semakin meruncing.

Hari ini Sabtu (10/2/2024), pihak desa bersama sebagian warga menggelar aksi di lokasi yang dekat dengan Pasar Kemiri tersebut. Pihak desa dan warga menempel baliho-baliho peringatan kepada warga penghuni kios agar segera membayar sewa yang telah ditentukan pihak desa.

Berdasarkan Perdes dan Perkades Desa Kemiri Kidul, harga kios yang semula Rp 500-1 juta dirubah menjadi Rp 10-12 Juta / tahun. Sesuai keadaan perekonomian saat ini, batas akhir pembayaran 09 Februari 2024,” tulis salah satu baliho yang dipasang pihak desa.

Selain memasang baliho peringatan membayar, pihak desa juga memasang imbauan kepada warga yang menempati tanah kas desa untuk mengembalikan aset tersebut ke Pemerintah Desa Kemiri Kidul.

Pemerintah Desa Kemiri Kidul memberikan waktu kepada para penyewa tanah kas desa dan atau kios desa yang sampai habis masa surat peringatan (sp-3) belum menunaikan kewajiban pembayaran sewanya dihimbau untuk dapat mengembalikan aset tersebut kepada pemerintah Desa Kemiri Kidul selambat – lambatnya sampai dengan tanggal 29 februari 2024,” bunyi spanduk berwarna kuning yang ditempelkan di setiap kios.

Kepala Desa Kemiri Kidul, Pandu Arioko Putra menjelaskan, pihak desa telah memberikan 3 kali surat peringatan kepada warga untuk membayar sewa. Namun sampai saat ini masih banyak warga yang belum membayar.

Pandu menyebut, surat peringatan ketiga (sp-3) Pemerintah Desa Kemiri Kidul sudah dilayangkan dengan no surat 143/22/2024 tertanggal 6 februari 2024.

Persoalan tanah Kas Desa kata Pandu, soal sewa warga yang terlalu murah sudah terjadi sejak belasan tahun yang lalu. Namun, pemerintah desa yang terdahulu belum mampu menyelesaikan soal sewa tanah kas desa ini.

Pemasukan asli desa (PAD) dari kepemilikan aset tersebut cukup sangat minim. Dengan kondisi saat ini kita upayakan, kita maksimalkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat,” kata Pandu saat ditemui usai aksi pada Sabtu (10/2/2024).

Agar tidak menyalahkan aturan, pihak desa telah membuat Perdes dan Perkades soal harga sewa tanah kas desa. Rencananya hasil uang sewa akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dan sudah tercantum di Perdes nomor 4 tahun 2023 yang sudah dibuat.

Apa yang kita lakukan hari ini, pada periode kepala desa sebelumnya sudah pernah diupayakan namun dengan berbagai hal, masalah tersebut belum bisa selesai,” kata Pandu.

Tanah seluas 2.778 meter tersebut saat ini ditempati oleh sekitar 31 kios.

Sementara itu, Camat Kemiri Taufiq membenarkan jika masih ada mis komunikasi antara penyewa tanah kas desa dengan pemerintah Desa Kemiri. Meski demikian, ia mengaku tidak bisa masuk terlalu jauh tentang persoalan ini.

Itu aset memang secara kepemilikan di pemerintah desa, jadi bukan di kecamatan. Dengan sistem yang sudah ada, atau apa yang dibilang “otonomi desa” Kami tidak bisa terlalu masuk atau intervensi,” kata Taufik.

Taufik menyebut, para penyewa lahan tersebut juga sempat mengirimkan surat kaleng kepada pemerintah kecamatan. Isinya, para penyewa tanah kas desa inj merasa keberatan soal kenaikan harga sewa tanah.

Kemarin ada surat darj paguyuban kios yang mengadu terkait keberatan mereka terhadap tarif yang naik cukup signifikan di tahun 2024 ini,” ujarnya. (P24-bayu)