Semua Tempat Karaoke di Purworejo Belum Punya Ijin Beroperasi, DPRD Minta Pemkab Bertindak Tegas

oleh -
Rapat Komisi 1 DPRD dengan Satpol PP, serta Dinas Perijinan dan Dinas Pariwisata
Rapat Komisi 1 DPRD dengan Satpol PP, serta Dinas Perijinan dan Dinas Pariwisata

PURWOREJO, purworejo24.com – Setelah ramai pemberitaan terkait menjamurnya tempat hiburan malam Karaoke di Purworejo, DPRD memanggil Satpol PP dan Dinas terkait untuk segera bertindak tegas. Dari belasan tempat karaoke tersebut diketahui semuanya belum mempunyai ijin operasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudhi setelah rapat dengan Satpol PP, Dinas Perijinan dan Dinas Pariwisata serta Komisi 1. Pihak nya mengatakan terkait karaoke-karaoke liar yang tidak berijin untuk segera dikoordinasikan dengan Polres Purworejo agar segera ditindak tegas.

“Kami meminta ketegasan dari teman-teman OPD dan juga untuk secara intensif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penertiban terkait dengan tempat wisata karaoke di Purworejo karena sampai dengan hari ini semua tempat karaoke belum berijin,” katanya kepada Purworejo24.com pada Jumat 14 Januari 2022.

Dion menambahkan semua tempat karaoke yang tidak memiliki ijin tersebut sebagian sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (Online Single Submission). hal tersebut banyak disalah pahami oleh pengusaha karaoke sebagai dan dianggap sebagai Ijin operasional.

“Setiap kali dirazia mereka menunjukkan NIB padahal NIB itu bukan ijin, NIB adalah identitas usaha, kadang disalahartikan punya NIB seakan-akan punya ijin,” katanya.

Dengan banyaknya tempat karaoke yang tak berijin tersebut lanjutnya, banyak pengusaha karaoke yang main kucing-kucingan setelah dirazia tutup sementara dan kemudian buka kembali. Menurut Dion usaha tempat karaoke berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dan PP no 5 tahun 2021 dapat dilegalkan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

“Salah satu syaratnya adalah Perda Miras nol persen, ya dijalankan jangan ada yang yang minum apalagi menjual di dalam,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Agung Wibowo menjelaskan seharusnya mereka yang belum mempunyai ijin operasional tidak boleh beroperasi.

“Ada beberapa poin yang harus dipenuhi dan mereka belum bisa operasional sebelum terpenuhi, yang ini akan dikoordinasikan dengan Dinas Pariwisata dan semua yang terkait di situ,” katanya. (P24-bayu)

Tinggalkan Balasan