PURWOREJO, purworejo24.com – Dihadapan ribuan orang peserta jalan sehat HUT PGRI, Bupati Purworejo Agus Bastian berjanji akan meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dengan memberikan honor yang terbaik.
Hal tersebut disampaikan Agus Bastian saat melepas peserta jalan sehat peringatan HUT PGRI pada Minggu (24/11/2019) pagi di depan Pendopo Rumah Dinas Bupati Purworejo..Jalan santai yang diikuti belasan ribu orang ini dilepas langsung oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian, Kadindikpora Sukmo Widi Harwanto dan Ketua PGRI Urip Raharjo. Para peserta terdiri dari guru dan keluarga serta murid-murid sekolah di Kabupaten Purworejo.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Purworejo Agus Bastian menegaskan, bahwa, Pemkab Purworejo akan terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Guru Tidak Tetap GTT. Ia menambahkan masalah kesejahteraan (GTT), selalu menjadi bahasan yang menarik. Karena beban kerja yang sama dengan guru PNS namun berbanding terbalik dengan honor yang mereka terima.
“Kesejahteraan GTT di Kabupaten Purworejo akan kami tingkatkan. Tentunya, harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Jika APBD memungkinkan akan mencoba memberikan honor kepada GTT yang terbaiklah, sesuai dengan kemampuan anggaran. Insya Allah anggaran tahun depan,” ucapnya usai melepas peserta jalan santai.
Sementara itu, Ketua PGRI Kabupaten Purworejo, Urip Raharjo menjelaskan, saat ini PGRI Kabupaten Purworejo memiliki anggota kurang lebih 1.800 GTT dan 6.000 guru PNS. Selama ini gaji perbulan GTT di wilayah Purworejo berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan tergantung masa kerja mereka. Jika masa kerja di atas lima tahun, honor perbulan mencapai Rp700.000.
Mengenai kesejahteraan GTT, sambung Urip, pihaknya sudah mengupayakan agar GTT yang bertugas di SDN mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) supaya bisa memperoleh sertifikat pendidik.
“Jika telah memiliki sertifikat pendidik, maka berhak mendapat tunjangan profesi setara gaji pokok ASN. Seperti GTY (Guru Tetap Yayasan) mereka telah menerima honor setara satu kali gaji pokok setara PNS,” ujarnya.
Lebih lanjut Urip mengatakan terkait wacana dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang mengusulkan agar pelajaran Bahasa Inggris tingkat SMP dan SLTA dihapus pihaknya kurang menyetujuinya dan harus ada kajian lebih mendalam.
“Kurang setuju jika mapel Bahasa Inggris dihapus, perlu dikaji lebih dalam. Karena pelajaran itu harus berkesinambungan, pemberian materi harus menyesuaikan antara usia dan mentalnya,” tegas Urip. (P24-Byu)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
