PURWOREJO, purworejo24.com – DPRD Kabupaten Purworejo bersama Bupati Purworejo menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Sementara itu, Raperda tentang Penanggulangan Stunting disepakati untuk ditarik kembali dari proses pembentukan peraturan daerah setelah melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Purworejo Tunaryo, S.Sos., M.A.P., didampingi Wakil Ketua Rokhman, S.Sos., Estri Utami Setyowati, S.T., dan Rudi Hartono. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., seluruh anggota DPRD, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Dua Raperda yang disepakati untuk ditetapkan menjadi Perda masing-masing tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo serta Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Adapun Raperda tentang Penanggulangan Stunting tidak dilanjutkan ke tahapan penetapan Perda. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di tingkat DPRD.
Ketua DPRD Purworejo Tunaryo menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 12 dan Pansus 13.
Laporan Pansus 12 terkait Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dibacakan Tursiyati. Sementara laporan Pansus 13 yang membahas Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Penanggulangan Stunting disampaikan Much Dahlan.
“Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah yang menjadi salah satu tugas konstitusional bersama kepala daerah,” kata Tunaryo.
Menurutnya, pembentukan produk hukum daerah bukan sekadar proses administratif ataupun formalitas kelembagaan. Lebih dari itu, merupakan bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Purworejo.
Tunaryo menegaskan, berdasarkan hasil pembahasan pansus dengan memperhatikan fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, dua Raperda dinyatakan dapat dilanjutkan untuk ditetapkan menjadi Perda. Sedangkan Raperda Penanggulangan Stunting harus ditarik kembali.
“Penarikan kembali tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak. Karena itu, diperlukan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan penetapan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir kepala daerah, serta penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Purworejo.
Penandatanganan mencakup persetujuan bersama terhadap dua Raperda yang akan ditetapkan menjadi Perda, sekaligus persetujuan penarikan kembali Raperda tentang Penanggulangan Stunting.
Tunaryo menambahkan, persetujuan penarikan Raperda tersebut telah dituangkan secara tertulis dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti proses penarikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, DPRD meminta Bupati Purworejo menindaklanjuti seluruh hasil persetujuan bersama tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan kesepakatan ini, dua regulasi daerah diharapkan dapat menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mempersiapkan kebutuhan pembiayaan pemilihan kepala daerah serta memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja di Kabupaten Purworejo.
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
