Presiden Mengingat Siapa Pendukungnya yang Harus Dibela: Rakyat Kecil

Oleh: Azis Subekti  (Mahasiswa Program Doktor Hukum UAI, Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra)

Ada momen dalam kehidupan bernegara yang tidak selalu ditentukan oleh panjangnya pidato, tetapi oleh arah keberpihakan yang ia pilih.

Peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional menghadirkan satu gambaran yang lebih jernih dari sekadar seremoni: seorang presiden berdiri di hadapan ratusan ribu buruh, bukan sebagai penonton sejarah, atau pihak yang didemo, melainkan sebagai aktor yang sedang diuji oleh sejarah itu sendiri.

Bahkan berulangkali Ia menegaskan akan menggunakan sisa hidupnya untuk membela rakyat. Ia adalah Prabowo Subianto.

Di tengah lautan manusia yang datang dengan tuntutan, harapan, dan kelelahan yang telah lama dipendam, negara seolah dipaksa menjawab satu pertanyaan lama yang tak pernah benar-benar selesai: kepada siapa kekuasaan ini bekerja?

Selama bertahun-tahun, kita terbiasa melihat kekuasaan bergerak dalam bahasa yang halus tetapi menjauh.

Ia hadir dalam angka-angka makro yang membaik, dalam laporan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dalam statistik yang menenangkan elite—namun sering kali gagal menjangkau denyut kehidupan buruh yang hidup dari upah ke upah.

Ada jarak yang menganga antara kebijakan dan kenyataan. Dan jarak itu, jika terlalu lama dibiarkan, berubah menjadi ketidakpercayaan.

Kehadiran presiden di tengah peringatan May Day bukan sekadar simbol kehadiran fisik. Ia adalah penanda arah. Sebab dalam politik, simbol bukanlah hal kecil. Ia sering kali menjadi bahasa jujur dari niat kekuasaan.

Prabowo tampak memahami satu hal yang kerap dilupakan oleh banyak pemimpin: bahwa legitimasi tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi dari keberanian untuk terus mengingat siapa yang harus dibela setelah kemenangan itu diraih. Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Ia justru dimulai dari sana—ketika janji diuji oleh realitas.

Buruh, dalam banyak hal, adalah wajah paling nyata dari apa yang kita sebut sebagai “rakyat kecil.”

Mereka tidak selalu memiliki akses pada ruang-ruang pengambilan keputusan, tetapi hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh keputusan-keputusan itu.

Upah minimum, status kerja, perlindungan sosial, ancaman PHK—semuanya adalah kebijakan yang, bagi sebagian orang, sekadar angka dan pasal, tetapi bagi buruh adalah soal hidup dan masa depan keluarga.

Di titik ini, negara sering berada dalam dilema klasik: menjaga iklim investasi atau melindungi tenaga kerja.

Namun dilema itu sering kali dibingkai secara keliru, seolah keduanya tidak mungkin berjalan bersama.

Padahal sejarah menunjukkan, negara yang kuat justru adalah negara yang mampu menyeimbangkan keduanya tanpa mengorbankan martabat manusia.

Apa yang tampak dari momentum May Day tahun ini adalah upaya untuk menggeser keseimbangan itu—atau setidaknya, mengakui bahwa selama ini keseimbangan tersebut belum benar-benar tercapai.

Kita bisa melihatnya dari cara isu-isu buruh kembali diangkat ke permukaan: soal outsourcing yang tak kunjung selesai, upah yang sering kali tertinggal dari biaya hidup, hingga rasa tidak aman yang menghantui pekerja di tengah perubahan ekonomi global.

Ini bukan isu baru. Tetapi menjadi baru ketika kekuasaan memilih untuk mendengarnya secara langsung, di ruang terbuka, di hadapan mereka yang selama ini hanya menjadi objek kebijakan.

Namun di sinilah tantangan sebenarnya dimulai.

Sebab politik keberpihakan tidak cukup berhenti pada retorika dan gestur. Ia harus turun menjadi desain kebijakan yang konkret, terukur, dan berani.

Negara perlu melangkah lebih jauh: memastikan bahwa perlindungan buruh bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari arsitektur ekonomi nasional.

Kita membutuhkan lebih dari sekadar janji. Kita membutuhkan orkestrasi kebijakan yang utuh.

Orkestrasi—jika kita meminjam bahasa musik—bukan hanya tentang satu konduktor yang berdiri di depan panggung. Ia tentang bagaimana setiap alat memainkan nada yang sama, dalam tempo yang selaras, menuju satu komposisi yang utuh.

Dalam konteks negara, ini berarti satu hal yang sering menjadi titik lemah kita: bahwa kehendak presiden tidak boleh berhenti sebagai kehendak pribadi di puncak kekuasaan.

Ia harus menjelma menjadi kesadaran kolektif.

Artinya, seluruh pembantu presiden—para menteri, pejabat tinggi negara, hingga birokrasi teknis—harus memiliki kepekaan yang sama terhadap penderitaan rakyat kecil. Tidak cukup hanya memahami di atas kertas, tetapi mampu merasakannya dalam keputusan sehari-hari.

Setiap regulasi yang disusun, setiap anggaran yang dialokasikan, setiap izin yang diterbitkan—semuanya harus diuji dengan satu pertanyaan sederhana: apakah ini memperkuat atau justru melemahkan mereka yang paling rentan?

Lebih jauh lagi, orkestrasi ini tidak berhenti di pusat. Ia harus mengalir hingga ke daerah—ke gubernur, bupati, wali kota, hingga aparat paling dekat dengan masyarakat.

Sebab sering kali, keberpihakan yang sudah dirumuskan di pusat justru hilang dalam praktik di lapangan.

Ia tersendat oleh birokrasi, terdistorsi oleh kepentingan lokal, atau sekadar melemah karena tidak ada tekad yang sama.

Di sinilah pentingnya keselarasan kehendak.

Jika presiden berbicara tentang keberpihakan kepada buruh, maka kepala daerah tidak boleh justru berlomba memberikan kemudahan investasi dengan mengorbankan standar perlindungan tenaga kerja.

Jika pusat ingin memperkuat jaring pengaman sosial, maka daerah tidak boleh memandangnya sebagai beban administratif semata.

Orkestrasi berarti menyatukan arah, tetapi juga menyatukan keberanian.

Karena pada akhirnya, keberpihakan selalu menuntut pilihan. Ia tidak pernah netral. Ia selalu berpihak—entah kepada yang kuat atau kepada yang lemah.

Dan negara yang memilih untuk berpihak kepada rakyat kecil harus siap menata ulang banyak hal: dari regulasi, struktur insentif, hingga budaya birokrasi itu sendiri.

Di titik ini, kita kembali pada agenda konkret yang tak bisa ditunda.

Reformasi ketenagakerjaan harus keluar dari jebakan tambal sulam. Regulasi tidak bisa lagi bersifat reaktif terhadap tekanan sesaat, tetapi harus dirancang sebagai sistem yang melindungi sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha.

Outsourcing, misalnya, tidak bisa dibiarkan menjadi ruang abu-abu yang terus diperdebatkan tanpa arah penyelesaian yang jelas.

Negara harus hadir dalam memastikan upah yang adil—bukan hanya layak secara administratif, tetapi layak secara kehidupan. Upah minimum tidak boleh menjadi angka kompromi yang selalu kalah oleh tekanan efisiensi biaya.

Perlindungan terhadap risiko kerja—termasuk PHK—harus diperkuat.

Di era ekonomi yang semakin tidak pasti, rasa aman menjadi kebutuhan dasar. Tanpa itu, produktivitas hanya akan menjadi ilusi yang dibangun di atas kecemasan.

Dan yang sering luput: peningkatan kapasitas buruh itu sendiri. Negara tidak cukup melindungi; ia juga harus memberdayakan.

Pelatihan, akses pendidikan vokasi, dan transformasi keterampilan menjadi kunci agar buruh tidak terus berada dalam posisi rentan di tengah perubahan teknologi.

Jika semua ini berjalan sendiri-sendiri, ia akan kembali menjadi program. Tetapi jika diorkestrasi dengan baik, ia akan menjadi gerakan negara.

Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita bisa tumbuh, tetapi tentang seberapa luas kita bisa merangkul.

Kehadiran Prabowo Subianto di tengah buruh pada May Day tahun ini membuka satu kemungkinan: bahwa negara bisa kembali dekat dengan mereka yang selama ini merasa jauh.

Namun sejarah selalu memberi peringatan: harapan yang dibuka tanpa realisasi yang nyata justru akan melahirkan kekecewaan yang lebih dalam.

Karena itu, momentum ini tidak boleh berhenti sebagai peristiwa. Ia harus menjadi sistem.

Sebab pada akhirnya, kekuasaan yang bertahan bukanlah yang paling keras, tetapi yang paling konsisten dalam membela.

Dan jika benar negara ini ingin berdiri di sisi rakyat kecil, maka ia tidak cukup hanya dipimpin oleh satu orang yang ingat—ia harus dijalankan oleh seluruh sistem yang memilih untuk tidak lupa.