KesehatanPolitik

Vita Ervina Tanggapi Rencana Kenaikan Iuran JKN, Tekankan Keberpihakan pada Rakyat

11
×

Vita Ervina Tanggapi Rencana Kenaikan Iuran JKN, Tekankan Keberpihakan pada Rakyat

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, S.E., M.B.A
Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, S.E., M.B.A

MAGELANG, purworejo24.com — Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, S.E., M.B.A., menegaskan bahwa keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan agenda strategis negara dalam menjamin hak dasar kesehatan seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, rencana kenaikan iuran JKN tidak boleh dijadikan solusi instan untuk menutup defisit pembiayaan tanpa disertai transparansi dan pembenahan menyeluruh tata kelola BPJS Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Vita Ervina saat diwawancarai awak media di Posko Vita Ervina Center Magelang, pada Rabu (25/2/2026).

Ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan kepada publik.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara jelas dan akuntabel terkait proyeksi defisit, struktur pembiayaan, serta faktor utama yang menyebabkan meningkatnya beban layanan kesehatan.

Tanpa transparansi tersebut, kebijakan penyesuaian iuran berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menambah beban masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Saya sebagai anggota Komisi IX menilai bahwa penguatan efisiensi belanja, pengendalian biaya layanan kesehatan, serta optimalisasi negosiasi harga obat dan alat kesehatan harus menjadi prioritas utama,” ujar Vita Ervina.

Ia menambahkan, pembenahan tata kelola BPJS Kesehatan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Hal ini penting agar prinsip keadilan dan semangat gotong royong yang menjadi dasar Program JKN tetap terjaga.

Lebih lanjut, Vita Ervina yang akrab disapa Vita menegaskan bahwa jika kenaikan iuran JKN memang harus dipertimbangkan, maka kebijakan tersebut harus dirancang secara adil, proporsional, dan tidak memberatkan kelompok masyarakat rentan.

Negara wajib memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat serta mampu menjamin keberlanjutan Program JKN dalam jangka panjang,” tegasnya.

Ia berharap setiap keputusan yang diambil pemerintah terkait JKN tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (P24/wid)


Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.