PURWOREJO, purworejo24.com – Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo menggelar kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) Satuan Pendidikan Tahun 2025 sebagai langkah penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam penyelenggaraan pendidikan.
Acara ini berlangsung selama tiga hari, yaitu pada 24, 26, dan 27 November 2025, bertempat di Rumah Makan Ayam Bakar Bambu Kuning, Purworejo.
Mengangkat tema “Satukan Aksi Bebas Korupsi, Wujudkan Sekolah Bebas Pungli”, forum ini menjadi ruang strategis untuk memaparkan hasil pengawasan keuangan sekolah, evaluasi tata kelola pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pada hari pertama, Senin 24 November 2025, kegiatan diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah serta Ketua Komite SMP se-Kabupaten Purworejo.
Sementara itu, pada 26–27 November, LARWASDA dihadiri oleh Ketua PGRI, beberapa Kepala Sekolah SD, dan Ketua Komite SD se-Kabupaten Purworejo.
Peserta dibagi dalam dua gelombang, yaitu dari Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Banyuurip, dan Bayan (26 November), serta Kecamatan Kutoarjo, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, dan Bener (27 November).
Inspektur Kabupaten Purworejo, Drs. R. Achmad Kurniawan Kadir, MPA, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
“Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta pemahaman bersama akan pentingnya pengawasan guna memperbaiki kinerja satuan pendidikan, serta meningkatnya komitmen dalam membangun integritas dan akuntabilitas publik,” ujarnya, dalam pers rilisnya, pada Jumat (28/11/2025).
Ruang lingkup pengawasan meliputi perencanaan anggaran sekolah, mekanisme penerimaan dan pengeluaran dana, sistem pengendalian internal (SPI), pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, hingga pelaporan keuangan. Berbagai temuan menunjukkan bahwa kelemahan pengelolaan keuangan sekolah kerap dipicu kurangnya pemahaman regulasi, lemahnya pengawasan, serta ketidaktepatan dalam penggalangan dana komite.
Sebagai tindak lanjut, Inspektorat Daerah telah memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain pembinaan penyusunan rencana kerja sekolah, pembentukan tim BOS, optimalisasi SIPLAH, perbaikan pertanggungjawaban keuangan, hingga penertiban komposisi kepengurusan komite sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Yudhie Agung Prihatno, S.STP., MM, turut hadir memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan sekolah.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang tepat sasaran serta penggalangan dana yang harus berpedoman pada Permendikbud No. 75 Tahun 2016.
Selain itu, Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah, Sutikno, SH., M.Acc, memaparkan perbedaan sumbangan dan pungutan, termasuk mekanisme pelaporan gratifikasi.
“Kepala Sekolah harus mampu melakukan pengendalian mandiri dan menolak pemberian dalam bentuk apapun. Jika suatu kondisi tidak memungkinkan untuk menolak, maka wajib dilaporkan melalui UPG atau laman resmi www.gol.kpk.go.id,” tegasnya.
Ia juga memberikan rambu-rambu teknis agar sekolah tidak terjebak dalam pungutan liar saat melakukan penggalangan dana.
Kegiatan yang juga menjadi bagian dari Road to HAKORDIA 2025 ini diharapkan menjadi wadah koordinasi, komunikasi, sekaligus evaluasi atas pengawasan internal di lembaga pendidikan.
Melalui forum ini, sinergi antara pemerintah daerah, APIP, dan dunia pendidikan diharapkan semakin kuat demi terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, berintegritas, bebas pungli, dan bertanggung jawab. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
