PURWOREJO, purworejo24.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Purworejo, H. Muh Dahlan, SE., menyoroti masih adanya praktik sekolah yang tidak memperbolehkan siswa masuk kelas hanya karena belum melunasi biaya pendidikan.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai ironi di tengah komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh anak.
Sekretaris Komisi IV DPRD Purworejo itu menegaskan bahwa tindakan melarang siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius, serta berpotensi menurunkan motivasi belajar anak.
“Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi saat ini. Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap anak jika mereka sampai tidak boleh sekolah karena masalah biaya,” ujar H. Muh Dahlan dalam keterangan resminya, pada Minggu (16/11/2025).
Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap anak, bukan tempat yang justru memicu tekanan akibat kondisi ekonomi keluarga.
Karena itu, ia menilai pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi pengawas pasif ketika persoalan semacam ini terjadi.
“Pemerintah tidak boleh sekadar mengawasi dari jauh. KPAI di daerah juga harus melihat langsung realita ini,” tegasnya.
H. Muh Dahlan mengakui bahwa sekolah, khususnya sekolah swasta, berada pada posisi dilematis karena membutuhkan biaya operasional demi menjaga keberlangsungan pendidikan. Namun, persoalan tersebut tidak boleh berujung pada hilangnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Orang tua mungkin tidak mampu menutup kebutuhan pendidikan itu. Tapi di sisi lain, sekolah swasta juga membutuhkan dana untuk menjalankan penyelenggaraan pendidikannya,” terangnya.
Melihat kompleksitas persoalan, ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih besar. Ia menilai Pemkab Purworejo harus hadir melalui dukungan pembiayaan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan memaksimalkan berbagai skema bantuan.
“Jika memang diperlukan, ada beberapa pintu yang bisa diakses, seperti Baznas ataupun badan usaha dan perusahaan melalui dana CSR mereka,” jelasnya.
H. Muh Dahlan berharap seluruh pihak dapat duduk bersama merumuskan solusi jangka panjang agar keberlanjutan pendidikan anak-anak di Purworejo tetap terjamin.
“Dengan kerja kolaboratif, saya yakin tidak ada lagi siswa yang kehilangan hak belajar hanya karena persoalan biaya,” tandasnya. (P24/Bayu)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
