NGOMBOL, purworejo24.com – Kabupaten Purworejo saat ini masih dalam kategori daerah miskin ekstrem. Sesuai data yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Purworejo ada diurutanke 31 dari 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah yang masuk dalam zona merah ekstrem kemiskinan. Oleh karena itu Kabupaten Purworejo masih membutuhkan berbagai inovasi dalam pembangunannya agar bisa lepas dari kemiskinan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Imam Teguh Purnomo, saat ditemui wartawan usai mengikuti acara Focus Group Discussion (FGD) bersama perwakilan warga se Kabupaten Purworejo, di rumah tokoh masyarakat Kabupaten Purworejo, Slamet Riyanto, di Desa Karangtalun, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, pada Sabtu (9/11/2024).
Selain menampung aspirasi masyarakat, acara FGD juga diisi dengan pertunjukan seni jaranan Turonggo Seto Dukuh Gumuk Desa Piji Kecamatan Bagelen, sebagai bentuk sosialisasi kebijakan melalui media tradisional, Sekretariat DPRD Jawa Tengah pada APBD tahun anggaran 2024.
“Dikita itu masih dikategorikan ada zona hijau, zona kuning dan zona merah. Untuk Kabupaten Purworejo itu masih dalam zona merah ektrem kemiskinan. Berkaitan dengan hal itu kami juga berkomitmen untuk Purworejo terlepas dari daerah kemiskinan ekstrem,” kata Imam.
Covid 19 yang terjadi beberapa tahun lalu, masih menjadi imbas bagi Purworejo jadi daerah miskin, meskipun sejunlah program telah dijalankan.
“Faktornya ya dari berbagai macam, mungkin berimbas dari dulu saat covid, tentunya di covid dua tahun kita susah untuk melakukan program- program karena semua program yang dimiliki pemerintah baik itu pusat, propinsi maupun daerah itu kan terfokus untuk menangani covid. Namun demikian kan covid itu juga berimbas, ada menjadikan orang jadi di PHK, yang bergerak dibidang wisata juga mati total, la tentunya berimbas sampai sekarang, tapi sekarang sudah agak mulai lagi perekonomian, ini nantinya semoga dengan jalanya perekonomian ini dan juga dengan adanya pemerintah yang baru, pak Prabowo, ini tentunya nanti kita bisa mengeluarkan Kabupaten Purworejo dari kemiskinan,” ujarnya.
Imam melihat Purworejo menjadi miskin juga karena kurangnya Pendapatsn Asli Daerah (PAD), yang selama ini ketahui bahwa Purworejo ini untuk keuangaan banyak ditopang dari pemerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK.
“Ada dana bagi hasil tapi PAD nya kita kan masih kurang kalau untuk saat ini, sehingga disitulah tidak adanya perputaran uang di Kabupaten Purworejo ini sehingga perkembangan baik itu dunia usaha, dunia pertanian, dan sebagainya masih kurang. Kalau perputaran duit itu kurang otomatis kan penghasilan di masyarakat tidak banyak,” jelasnya.
Menurut Imam, pemimpin Purworejo kedepan harus lebih banyak lagi berinovasi melakukan hubungan, baik itu dengan pemerintah pusat dan provinsi, supaya mereka bisa memberikan anggaran yang lebih untuk pembangunan di Kabupaten Purworejo, baik untuk pembangunan secara infrastruktur, maupun pembangunan secara manusianya.
“Apalagi kedepan dengan adanya pak Prabowo, dengan program ketahanan pangan, nah Purworejo ini kan daerah pertanian yang subur dan sangat bagus, bagaimana pemerintah kedepan nanti bisa memanfaatkan momen ini untuk program- program yang berkaitan dengan progran ketahanan pangan yang bisa dibawa ke Purworejo. Lah ini tentunya masyarakat nanti akan bisa merasakan bahwa ternyata banyak bantuan dari pusat maupun provinsi, untuk masyarakatnya supaya bisa merasakan swasembada pangan untuk kabupatennya sendiri. Nah kalau sudah bisa swasembada pangan, padi Purworejo dibeli wong Purworejo sendiri, maka petaninya akan sejahtera, jangan sampai petani itu diijon. Dan tentunya Purworejo juga punya laut yang memiliki potensi supaya bagaimana nanti pemerintah baru kedepan bisa memanfaatkan momentum ketahanan pangan, biar nelayan bisa melaut, tidak dengan prau kecil, tapi paling tidak bisa dengan prau yang lebih besar supaya hasil tangkapanya menjadi lebih banyak,” terangnya.
Tak hanya itu, bagi para pelaku usaha didunia usaha kontraktor diharapkan juga bisa memanfaatkan peluang yang ada diatas baik dari pusat maupun provinsi, untuk membawa pembangunan infrastruktur ke daerah.
“Disitu orang yang usaha didunia kontruksi bisa merasakan bahwa di Purworejo banyak pekerjaan sehingga mereka bisa jalan dan bisa menyerap tenaga kerja bagi masyarakat setempat, sehingga bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya.
Terkait dengan kegiatan Fokus Group Discussion (FGD), Imam Teguh Purnono sebagai wakil di Jawa Tengah ingin mengetahui dan memberikan diskusi dengan para tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo, berkaitan dengan pembangunan ataupun permasalah- permasalahan yang ada di Kabupaten Purworejo.
“Tadi banyak permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa desa- desa mereka tentunya banyak yang menginginkan bantuan dari pemerintah provinsi, karena mereka merasa bahwa untuk meminta ke kabupaten saja tidak cukup, karena keterbatasa anggaran. Tentunya layaknya kami yang ada di Provindi Jawa Tengah juga harus bisa membantu ke Kabupaten Purworejo, karena tentunya Purworejo adalah bagian dari Jawa Tengah,” katanya.
Disebutkan, banyak ragam bantuan yang telah diberikan. Tahun ini saja DPRD Jateng telah membarikan bantuan keuangan kepada kabupaten dengan jumlah tiga titik dan untuk bantuan desa ada sebanyak 64 desa.
“Biasanya mereka membutuhkan untuk infrastruktur, baik untuk jalan, rabat beton, pengaspalan, talud, maupun juga ada yang untuk kelompok- kelompok masyarakat dan untuk rumah- rumah ibadah,” tandasnya. (P24/wid)
Eksplorasi konten lain dari Purworejo24.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
